Sengketa Pilkades, Pemkab Tegal Kalah di PTUN

0
1014
Foto Dok

Kabarberitaku.com, ( Slawi )- Pemerintah Kabupaten Tegal kalah gugatan sengketa Pilkades di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal yang diajukan salah satu calon kepala Desa Fahruri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kabarberitaku.com, majelis hakim PTUN Surabaya dalam perkara sengketa Pilkades Sidoharjo mengabulkan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian, menyatakan batal demi hukum Keputusan Bupati Tegal No.770 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sdr. H. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. H. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017. memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal No.770 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sdr. H. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. H. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017,untuk suara simetris atau tembus belakang tidak mengenai gambar calon lain dinyatakan sah atau tidak menjadi kewenangan panitia dengan pertimbangan sekurang2nya 2 orang panitia, saksi, calon kades, pengawas, Penasehat, APIP

Untuk penghitungan ulang suara simetris atau tembus kebelakang tidak mengenai calon lain atau pemilihan ulang menjadi kewenangan Tergugat selaku eksekutif, sedangkan pengadilan tidak sebagai lembaga eksekutif. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar yg di tentukan pngadilan.

Terkait Pemkab Tegal kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidaharja Kecamatan Suradadi. Saat ini, Pemkab Tegal masih menunggu salinan keputusan dari PTUN yang menyatakan Akan mengambil langkah banding. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal Budi Darmawan,S.H menjelaskan, keputusan PTUN terkait dengan sengketa Pilkades Sidaharja itu dikeluarkan sejak 26 Juni 2018. Keputusan dalam PTUN itu, yakni mengabulkan permohonan penggugat terkait dengan SK Bupati Tegal perihal Pelantikan Kepala Desa.”Kami sudah ajukan banding, kita tunggu saja hasilnya,”jelasnya.

Budi mengataka, meski sudah ada keputusan dari PTUN tentang SK Bupati yang tidak sesuai prosedur, tapi hal itu tidak menggugurkan kepala desa yang saat ini sedang menjabat. Sebab, SK yang baru belum diterbitkan.” Ya SK lama masih berlaku, karena SK Bupati yang diserahkan kepada kepala desa terpilih itu belum dicabut, kades harus diisi oleh pejabat sementara (Pjs) dan penggugat belum tentu langsung menggantikan posisi kades yang telah dilantik. Masih ada proses yang harus dilalui,” paparnya.

Menurut Budi, ada putusan soal perhitungan ulang tergantung kebijakan Pemkab Tegal. ” Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tegal tentang Pilkades, tidak mengatur adanya penghitungan ulang,”jelasnya.

 

Seperti diketahui, calon kades sidaharja Fahruri mengajukan gugatan ke PTUN terkait dengan SK Bupati Tegal perihal Pelantikan Calon Kades Petahana yang kembali terpilih dalam proses Pilkades yang dilaksanakan November 2017 lalu. Perolehana suara Fahruri dengan petahanan H. Sumaryo dalam Pilkades hanya terpaut 11 suara. (Jaylani Iqbal/KbK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here