Izin Pembangunan Pabrik Garmen Milik WNA Simpang Siur, Dinas Saling Lempar Tanggung Jawab

0
489
Alat berat berkatifitas di lahan seluas 32 Hektar milik PT. WI, di desa Margahayu kecamatan Margasari kabupaten Tegal.(Foto: Jaylani Iqbal/KBk)

KabarBeritaku.com, ( Tegal )- Jagad Kabupaten Tegal digegerkan dengan adanya aktifitas  pembangunan sebuah pabrik oleh PT .WI bergerak di bidang garmen, yang dikelola oleh Warga Negara Asing (WNA) Korea,berlokasi di desa Margahayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, diduga kuat belum mengantongi perizinan dari pemerintah kabupaten Tegal.

Terlebih sikap Dinas terkait yang mengurusi pengawasan dan perizinan seolah saling lempar bola panas perihal siapa yang harusnya bertanggung jawab, dengan adanya aktifitas pembangunan pabrik Garmen diatas lahan seluas 32 hektar tersebut. Dari penulusuran kabarberitaku.com, pada proses Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) di Dinas Permukiman dan Tata Ruang kabupaten Tegal, PT. WI tidak ditemukan berkas pengajuan untuk mengurus IMB.” Setelah kami mencari, berkas atau gambar desain rencana bangunan kami tidak menemukan syarat administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung PT. WI,” kata kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruan

Tampak aktifitas kegiatan pembangunan pabrik Garmen di Desa Margahayu kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
( Foto : Jaylani/kabarberitaku.com)

g kabupaten Tegal, Zaenal Dasmin melalui kasie Gambar ,  Guntur kepada kabarberitaku.com, Senin ( 10/09/2018).

Sementara Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal, kepala Bidang Perizinan , Sukahar,ST,MM, yang sebelumnya memberikan keterangan bahwa PT. WI telah mengangtongi izin, yakni surat Informasi Tata Ruang (ITR), bahwa di lokasi tersebut bisa dibangun Pabrik. Namun pria yang akrab dipanggil Kahar ini, menyatakan, untuk berkas lengkap perizinan PT. WI belum diterima pihaknya.” Ya kami mau bilang jika PT. WI izin dalam proses tidak bisa, karena tidak ada berkas yang diajukan ke kami,” kata Kahar didampingi sekretaris (DPMPTSP), M. Budi Setiawan,ST,MM.

Terpisah Kabid Gakunda satpol PP Pemkab Tegal Pekik Yulianto, menyatakan, pihaknya tidak dapat bertindak adanya aktifitas proyek pembangunan pabrik Garmen sebelum ada pengaduan atau tugas dari SKPD/OPD terkait. ” Sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Dinas terkait atau pemerintah kabupaten Tegal adanya intruksi penghentian proses pembangunan proyek pabrik Garmen, selagi pihak dinas tidak mengatakan adanya pelanggaran pihak kami tidak bisa bertindak,”ujarnya.( Jaylani Iqbal/KBk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here