Dakwaan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Langon – Kemantran

KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Proses hukum dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di kecamatan Kramat (Kemantran-Langon) , senilai Rp. 14 milyar lebih APBD 2016, terus berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Slawi membacakan dakwaan terhadap dua terdakwa Fkhi dan SBH.

Fkhi sebagai kuasa direksi ( Penyedia jasa/ barang ) didakwa melaksanakan proyek tidak sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.Adanya penyimpangan tersebut juga diperkuat ‎dengan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Jateng. Berdasarkan audit, kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengerjaan proyek mencapai Rp. 4.966.735.635.

Baca Juga :Kejaksaan Negeri Slawi, Tahan Dua Orang Dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kemantran -Langon

 

Menurut Kasipidsus Kejaksaan Negeri Slawi Jaksa Muda Ricky Makado SH, MH, terdakwa Fkhi sebagai penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan secara langsung. Namun pekerjaan proyek diserahkan oleh orang bernama Syarifudin. Kemudian lanjutnya, dalam proyek peningkatan jalan Kemantran-Langon, masih ada kekurangan volume proyek sekitar 300 meter persegi belum dilaksanakan.

” Kedua terdakwa ini didakwa sesuai dengan tugasnya masing- masing, terdakwa Frkhi sebagai penyedia jasa, sedangkan Sbh sebagai konsultan pengawas, nah, Sbh sebagai konsultan pengawas menandatangani dan menyatakan progres akhir pekerjaan sudah mencapai 99,98 persen. padahal pekerjaan tersebut masih ada 300 meter belum dilaksanakan. Hal itu dibuktikan adanya berita acara hasil pekerjaan tidak ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekeraan ( PPHP), saat itu PPHP pak Woyo dan pak Sulis menolak tandatangan karena masih ada kurangan volume pekerjaan,” jelasnya kepada kabarberitaku.com, Kamis ( 25/10/2018) diruang kerjanya.

Ricky Makado SH, MH, mengatakan kedua di dakwa dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). ” Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar,”jelasnya.(Jaylani/KBk)