Soal “Fee Proyek” Dana Desa Inspektorat Janji Panggil Camat Talang

KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Dugaan adanya bagi – bagi fee dalam Penggunaan Dana Desa (DD) untuk kegiatan proyek fisik di desa Pasangan kecamatan Talang kabupaten Tegal. Inspektorat Pemerintah kabupaten Tegal berjanji akan memangil dan mengklarifikasi adanya indikasi pembagian fee proyek dari perangkat desa Pasangan hingga ke Camat.

” Setelah ada informasi masuk, dan menjadi viral, soal adanya dugaan bagi- bagi fee di desa Pasangan tersebut, kami langsung menerjunkan tim untuk klarfikasi dan investigasi lebih mendalam,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal, Ari Wibawa kepada kabarberitaku.com, Kamis ( 13/12/2018).

Ari Wibawa berjanji akan memanggil Camat selaku pengendali di wilayahnya. ” Kami akan memanggil camat Talang untuk dimintai keterangannya. Jika nanti hasilnya ada indikasi yang mengarah kepada pelanggaran pidana, pihak inspektorat akan menyerahkan semua kepada Bupati Tegal dan Pak sekda . Soal hasilnya seperti apa nanti kita tinggu. jelasnya nanti kalau ditemukan adanya indikasi yang melanggar hukum, hasil itu akan diserahkan ke APH selaku yang berwenang. kami sebatas hanya pembinaan,”jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Prasetyawan, menyatakan, berdasarkan hasil dari kajian tim Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa, sekitar sepuluh lebih desa di Kabupaten Tegal diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD) yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat.penyalahgunaan dana desa. Akan ada sanksi sesuai aturan penggunaan dana desa,” tambahnya.

Menurutnya sudah ada 10 lebih Kepala Desa (Kades) yang diperiksa Inspektorat.” Kesalahan mereka rata-rata menggunakan DD untuk kepentingan pribadi.” Ada beberapa kades yang sudah terbukti menggunakan DD diberikan sanksi untuk mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu selama enam bulan.Apabila tidak dikembalikan sepanjang waktu yang sudah ditentukan, para Kades yang tersandung penyalahgunaan DD itu terpaksa diserahkan ke aparat penegak hukum (APH). “Bukan cuma DD yang disalahgunakan, tapi juga penjualan harta desa atau aset desa yang tidak dimasukkan ke APBDes. Beberapa masuk ke kantong pribadi.Sekarang sudah kembali separuhnya (setengah). Sisanya sekitar Rp 480 jutaan lagi belum dikembalikan. Kebanyakan penyalahgunaan DD ini karena tidak tahu,” ujarnya.(Jaylani/KBk)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *