BLP Pemkab Tegal “Bermain” Tunda Proses Pemenang Lelang

KabarBeritaku.com, ( Slawi )– Tender proyek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal melakui Badan Layanan Pengadaan (BLP) Pemkab Tegal, menuai masalah terhadap rekanan didaerah ini.

Pasalnya, panitia lelang diduga kuat melakukan pengaturan terkait proyek pembangunan infrastruktur
peningkatan jalan Sigedong-Sawangan kecamatan Bumijawa senilai sebesar Rp 4,8 miliyar dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukan dinataranya,dalam portal LPSE Pemkab Tegal , dalam penetapan pemenangnya di duga melanggar aturan, terutama dalam dokumen lelang. “ Kami melihat ada indikasi dugaan pengaturan pelelangan untuk memenangkan salah satu pihak rekanan. Contohnya, ada perubahan jadwal lelang selama lima kali yang mensinyalir ada unsur tarik ulur kepentingan,” ungkap Juru bicara FLPP, Ropi’ikepada KabarBeritaku.com belumlama ini.

Senada dengan Ropi’ i, sejumlah pengusaha jasa kontruksi di kabupaten Tegal juga mempertanyakan kinerja BLP Pemkab Tegal yang menunda- nunda proses pengumuman pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan Sigedong-Sawangan kecamatan Bumijawa senilai sebesar Rp 4,8 miliyar.

Ketua DPC Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional ( GABPEKNAS ) Kabupaten Tegal, Tantoro Anggodo, SE, , mengatakan, dalam proses lelang peningkatan jalan Sigedong- Sawangan, Panitia lelang BLP Pemkab Tegal sudah lima kamli melakukan penundaan pengumuman hasil seleksi. ” Kami mempertanyakan mengapa proses seleksi yang dilakukan BLP mulai dari tahap administratif sampai telah ditetapkan ranking seleksi penawaran harga, masih belum juga diumumkan calon pemenang lelang, sudah satu bulan, selain itu ada lima kami ditunda pengumumannya,” kata Tantoro dan Pras yang juga menjadi peserta lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Sigedong- Sawangan Kecamatan Bumijawa.

Bahkan, lanjut Tantoro , keikutsertaannya dalam lelang di BLP ada yang sudah mendapat nominasi ranking satu kegiatan proyek. Upaya penawarannya yang berhasil mendapatkan ranking satu sampai tiga berdasarkan penawaran harga terendah yang responsif.

“Kami dari perusahaan yang ikut beberapa kegiatan proyek, prihatin dan mempertanyakan mengapa semua tahapan proses sudah kami ikuti, namun belum juga diumumkan calon pemenangnya. Apalagi sudah lima kali ditunda pengumuman calon pemenangnya,“ tuturnya.

Sementara Ketua  Asosiasi Kontraktor Nasional (askonas) Kabupaten Tegal, Adhi Prasetyo mengatakan, proses lelang yang dipusatkan di Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Tegal sering terjadi perubahan jadwal dalam sebulan terakhir. Hal itu tentunya akan berdampak pada pekerjaan yang waktunya semakin mepet pada tahun anggaran.”Jadwal (lelang) mundur-mundur terus. Kami khawatir berdampak pada pelaksanaan pekerjaan menjadi mepet,” kata pria yang akrab disapa Pras saat ditemui .

Pras mengaku kecewa dan bingung kenapa jadwal lelang yang sudah ditetapkan BLP kerap berubah. Padahal sudah ada lelang cepat. Tapi evaluasi pelaksanaan selalu mundur. ”Kalau ini terjadi, pemenang lelang akan dirugikan. Pada saat ada keterlambatan pekerjaan, yang disalahkan pelaksana pekerjaan. Padahal ini karena proses lelang atau jadwal yang sering mundur,” keluhnya.

Diketahui, perubahan jadwal di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bisa terjadi 3 sampai 4 kali. Disitu tertulis, pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi penawaran dan pembuktian klarifikasi. Selain itu, Pokja juga membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi dan pembuktian dokumen. Ada juga tentang jadwal evaluasi penawaran diperpanjang karena terjadi gangguan teknis pada server LPSE. Sehingga Pokja tidak dapat mendownload penawaran pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

”Ketika proses upload penawaran, tidak dikasih waktu penambahan. Padahal disitu terjadi gangguan server. Ini bukti ketidak profesionalan panitia lelang,” cetusnya.

Dia menjelaskan, proses lelang normal diawali dari pengumumam pasca kualifikasi hingga penandatanganan kontrak yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. Namun,jika jadwalnya mundur, maka dapat memakan waktu hingga 2 bulan. ”Jelas ini sangat berdampak,” ujarnya.

Sementara Kepala BLP terkait hal tersebut, Kepala BLP Pemkab Tegal, Dedy Junaedi, saat hendak dikonfirmasi tidak berada di kantornya. ( Jaylani/KBk)