DPRD Kota Tegal Minta Soal Ongkos Bongkar Rumah Warga PT KAI Lebih Manusiawi

KabarBeritaku.com, ( ┬áTegal ) – PT KAI Daerah Operasi 4 Jawa Tengah diminta untuk menerapkan penyesuaian ongkos bongkar terhadap rumah dan bangunan milik warga Kelurahan Panggung yang akan ditertibkan. Sebab, rencana pemanfaatan lahan milik PT KAI tersebut dinilai terlalu mendadak dan tanpa adanya koordinasi secara menyeluruh dengan DPRD maupun Pemkot Tegal, sebagai pemangku kebijakan di pemerintah daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat bersama antara DPRD, warga Panggung dengan PT KAI di ruang Komisi I DPRD, Senin (16/09/2019). Rapat bersama dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Tegal , Kusnendro dan didampingi Wakil Ketua Habib Ali Zaenal Abidin dan anggota DPRD. Sedangkan, dari PT KAI diwakili oleh penasehat hukum Deputi Daop IV Semarang.

Pantauan Kabarberitaku, seluruh perwakilan warga sudah merasa harap-harap cemas karena selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober harus mengosongkan rumahnya yang berdiri diatas tanah milik PT KAI Daerah Operasi 4 Jawa Tengah. Kekhawatiran bukan cuma dialami oleh seluruh warga kelurahan Panggung yang menempati tanah PT KAI Daop 4, tetapi juga lurah panggung Heru Sukoco dan Camat Tegal Timur Zaenal Ali Mukti. Mereka mengkhawatirkan nasib warganya terlantar bila penggusuran segera dilakukan.

Dalam pernyataannya anggota DPRD Kota Tegal Edy Suripno langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh perwakilan warga itu. “Kita itu jangan terlalu berburuk sangka dulu, sampai hari ini pihak PT KAI belum pernah memberi tahu Pemkot Tegal perihal penggusuran itu, rencana itu hanya sepihak tanpa memberitahu eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah itu ada penguasanya yaitu eksekutif dan legislatif, nota dinas sampai saat ini belum kami terima, pembongkaran bangunan warga itu harus ada ijin dari kepolisian, jika itu semua belum dipenuhi dan memaksa akan tetap melakukan (pembongkaran) itu artinya PT KAI Daop 4 akan berurusan dengan hukum,” terang Uyip.

Wakil ketua DPRD Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin menyampaikan, PTKAI harus lebih manusiawi terkait rencana penertiban lahan di wilayah RW7, Kelurahan Panggung, Tegal Timur. Sebab, nilai ongkos bongkar sebesar Rp 250.000/rumah untuk 19 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 32 rumah yang terbagi di Rukun Tetangga (RT) 4 dan 19 dinilai terlalu kecil.Selain itu lanjut Habib Ali, menambahkan pihaknya menyayangkan terhadap langkah PT KAI terkait rencana penertiban lahan yang berdampak pada masyarakat Kota Tegal. Sebab, upaya yang dilakukan PTKAI belum mencerminkan program kerja yang terintegrasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat.

“Jadi sebelum ada nota dinas pemberitahuan kepada Pemkot dan DPRD kemudian dilengkapi dengan ijin kepolisian tidak boleh ada pembongkaran rumah warga. Kami berharap yang hadir di rapat berikutnya, pimpinannya langsung supaya bisa terjadi titik temu,” ucap Habib Ali (Susilo/Kbk)