Sidak Proyek Pemerintah , Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Kecewa

KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi proyek pemerintah, ketiga lokasi tersebut yakni, proyek jembatan Kaliputih, pelebaran jembatan di ruas jalan Yamansari- Babakkan  desa Lebakgoah, Pelebaran ruas jalan belakang pemda menuju ke Babakan, Senin (07/09/2019).

 

Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten langsung dipimpin Drs. Munif didampingi sekretaris Komisi III Bambang Romdhon Irawan.


Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Drs. Munif mengatakan , menyoroti perencanaan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang dinilai tidak sesuai harapan.” Dari hasil sidak, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, semisal proyek jembatan Kaliputih di Desa Guci, kondisi jembatan tersebut sudah sangat memprihatikan, dengan anggaran Rp.1,7 milyar jelas hanya akan memperbaiki bagian rangkanya saja. Padahal bagian bawah juga sudah rusak dan sudah ada penurunan pondasi, diperkirakan 2-3 tahun lagi umurnya. DPU perlu mencari solusi dengan jembatan baru atau memindahkan. Mengingat saat ini sudah ada penurunan pondasi yang disebabkan oleh kondisi tanah yang retak.

Kemudian pada proyek pelebaran jembatan di Lebagoah, pada proyek ini pelebaran jembatan kurang maksimal, seharusnya pelebaran jembatan jalan harus sesuai dengan badan jalan, jangan tangung- tangung. Selain itu ditemukan banyak pipa PDAM dan PDAB yang jaraknya berdekatan dengan jembatan dan bahu jalan, padahal idealnya pipa tersebut 2 meter dari bahu jalan atau jembatan. Kemudian pada proyek pelebaran jalan, ditemukan pelebaran jalan yang hanya menambah lebar 60 cm dari jalan yang sudah ada. Hal ini tentunya menjadi hal yang kurang pas, karena biasanya bahu jalan mempunyai ukuran 1-2 meter dari jalan, kenapa tidak diperlebar sekalian saja, lebih baik jarak pelebarannya sedikit tapi volume pelebaran jalan bisa maksimal, daripada hanya 60 cm pelebaran jalannya,”kata Munif didampingi sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Tegal kepada kabarBeritaku.com ditemui diruang kerjanya.

 

Polistisi asal PKB ini mengaku kecewa dengan Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) dalam perencanaan proyek. ” Dari sini saya tegaskan kecewa dengan kinerja DPU dalam perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek yang penting ada proyek, lebih baik sedikit proyek tapi pelaksanaan teknisnya maksimal, dibanding banyak proyek tapi asal ada proyek. Oleh karena itu kami meminta agar tugas konsultan perencanaan harus dimaksimalkan dengan memperkuat konsultan pengawas dari dinas teknis. Juga berharap agar perencanaan ditinggal Organisasi Perangkat Daerah memperbaiki kinerja perencanaan agar tak terkesan asal,”paparnya.( Makmur/KBk)