Bikin Sertifikat Tanah Bayar Rp 1,5 juta – 2 Juta, Warga Geruduk Balai Desa Jatibogor

KabarBeritaku.com, ( Slawi )– Ratusan warga Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal menggeruduk kantor balai desa setempat. Senin ( 11/11/2019) Mereka meminta penjelasan dari pihak pemdes mengenai pengurusan sertifikat tanah yang berbayar Rp.1,5 juta hingga Rp 2 juta melalui Program PTSL Tahun 2018.

 

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung panitia PTSL, staf desa , Audiensi atau klarfikasi berlangsung hangat dengan adanya sesi tanya jawab. Pertemuan tersebut sempat menghangat ketika ada salah satu warga yang bertanya mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan. Salah satu warga, Harjo mengungkapkan, satu hal yang menjadi pertanyaan adalah besaran biaya untuk apa saja.” Saya menanyakan warga dibebankan Rp.1,5 sampai dengan Rp. 2 juta untuk apa saja mohon penjelasnnya, karena setahu saya program PTSL gratis. Apalagi saat kami meminta kwitansi tidak diberikan,” tanya Harjo.

 

Tidak mendapatkan penjelasan dari panitia PTSL soal biaya yang dikeluarkan, Harjo naik pitam dan membanting kursi.Mendapatkan protes dari sejumlah warga. Koordinator PTSL desa Jatibogor Joko Lelono mengaku, siap mengembalikan uang warga.

 

Joko menuturkan, munculnya biaya yang bervariasi pada pemohon PTSL disebabkan beberapa faktor, yakni, pemohon sudah mempunyai akte jual beli hanya dikenakan Rp 150.000. Sedangkan pemohon tidak memiliki akte jual beli oleh panitia dibuatkan akta jual beli dan dikenakan biaya Rp 1,5 juta. ” Pada dasarnya kalau masyarakat minta biaya tetsebut di kembalikan, pihaknya siap mengembalikan sesuai uang yang terbayarkan. Dalam hal ini pihaknya juga akan memanggil seluruh panitia lapangan termasuk klarifikasi.Siapa saja panitia yang telah menerima masyarakat tinggal menunjukan orangnya, akan saya perintahkan untuk mengembalikan,” papar pria yang juga sebagai Pamong Desa kepada kabarberitaku.com.

Sementara salah seorang panitia PTSL Iswanto memaparkan, alasan panitia PTSL tidak bisa memberikan kwitansi biaya akta tanah karena sudah menjadi budaya. “Sudah menjadi budaya yang mengurus akta tanah tidak tidak memberikan kwitansi. Lazimnya di desa tidak ada kwitansi. Pembiayaan Pembuatan akta tanah pada PTSL itu bagian dari jasa yang mengurus,”kata Iswanto.
( Jaylani/KBk )