Kontraktor Kabupaten Tegal, Keluhkan Lelang Proyek Tawar Rendah dan Syarat Sulit

  • Whatsapp

Kabarberitaku.com, ( Slawi )- Para rekanan pengusaha jasa konstruksi kabupaten Tegal menyoroti pelaksanaan lelang proyek di lingkungan pemkab pada 2018 ini. Selain persyaratan lelang yang dipersulit. Para rekanan mengeluhkan kebijakan panitia lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di pemkab yang menerapkan persyaratan lelang yang melebihi ketentuan, dengan sering memenangkan peserta tender dengan harga penawaran sangat rendah diatas 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ).

Menurut ketua DPC Gabpeknas Kabupaten Tegal Tantoro Anggodo,S.E mengatakan, sepanjang tahun anggaran 2018, Pemkab Tegal harus mengevaluasi sistem lelang. Salah satunya tidak harus memenangkan kontraktor dengan penawaran terendah untuk proyek pemerintah. Dengan penurunan yang begitu rendah sehingga menghasilkan pekerjaan bermutu rendah hingga garapan yang tidak tuntas dan ditinggalkan pelaksana.
” Kami berani ikut menawar lelang proyek pemkab Tegal dengan penawaran maksimal turun 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ), itu selalu kalah. Karena kami punya pengalaman memenangkan salah satu tender dengan harga penurunan diatas 17 persen dari HPS, ternyata saat pelaksanaannya tidak mendapatkan keuntungan. Kami heran dengan ketentuan yang dibuat oleh Pokja ULP Kabupaten Tegal, semisal pada paket pekerjaan jalan harga produknya saja sekarang mahal dan tidak bisa di tawar, kalau ada rekanan menang tetapi penawarannya sangat tidak wajar jadi saya bingung. Maknya daripada kami bingung dan takut ikut- ikutan menawar dengan penurunan rendah, kami khawatir nanti malah terjadi persoalan hukum,”tandasnya.

Read More

Selain itu kata pria yang akrab di panggil Cece ini mengutarakan, persyaratan dalam proses tender di ULP Kabupaten Tegal terlalu sulit. Tidak sedikit pengusaha jasa kontruksi lokal lebih memilih mengikuti tender diluar kota atau Daerah. ” Terkadang panitia lelang ULP Kabupaten Tegal untuk proyek yang secara teknis berteknologi sederhana, bukan berteknologi tinggi atau berteknologi spesifik, mestinya tidak memerlukan jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang banyak,” tegas dia

Sedangkan waktu pelaksanaan pemasukan penawaran yang hanya dua hari dari pengumuman, tentu sangat menyulitkan bagi para rekanan. Idealnya rekanan butuh waktu untuk mempelajari secara komperhensif kondisi teknis. Sebab bila waktu mepet dalam membuat penawaran, tentunya didasarkan pada perhitungan yang spekulatif.

Penawaran Terlalu Rendah

Pihaknya juga menilai panitia lelang tidak mampu melakukan dan memberlakukan proses evaluasi kewajaran harga. Sebab selama ini yang selalu dimenangkan selalu penawaran yang sangat rendah. Padahal menurut petunjuk Permen PU, bagi penawaran dengan harga yang lebih rendah 80 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS), panitia harus melakukan proses evaluasi kewajaran harga. “Kasus inilah yang antara lain telah memicu jeleknya kualitas pekerjaan konstruksi di lingkungan pemkab. Sebab banyak tahapan tidak dilalui seperti anwising lapangan dan kantor yang diatur dengan Permen PU 31/2015,” tegas pengusaha jasa konstruksi asal Lebaksiu itu.

Sependapat dengan Tantoro, Ketua Badan Pimpinan Cabang ( BPC ) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi ) Kabupaten Tegal, Nurul Iman, mensoroti rendahnya penawaran dalam proses tender dan terkait persyaratan lelang proyek yang sulit di lingkungan pemkab Tegal, Bahkan Nurul mengaku lebih memilih mengikuti tender proyek diluar daerah. ” Saya malah tidak ikut proses pelelangan proyek di kabupaten Tegal, saya lebih memilih ikut lelang proyek diluar daerah seperti, kabupaten Brebes, kabupaten Pemalang, alasannya disamping persyaratannya lebih mudah, penurunannya pun masih wajar, tidak seperti di kabupaten Tegal yang penawaran begitu rendah dari nilai HPS,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan salah seorang pengusaha jasa kontruksi bernama Toheri, ia berharap , persyaratan peserta lelang dipermudah sesuai dengan aturan, sehingga tercipta persaiangan yang sehat. Rekanan lokal pun bisa bersaing untuk memenangkan lelang proyek dengan nominal terbesar di Kabupaten Tegal dengan harga penawaran yang tidak terlalu rendah diatas 20 persen.” Pengamatan saya pada proses tender tahun 2018 dan tahun sebelumnya, Pokja ULP Kabupaten Tegal, atau biasa disebut panitia lelang banyak memenangakan peserta leleng proyek fisik di lingkungan pemkab Tegal dengan penawaran sangat rendah, bahkan ada yang penawarannya turun hingga 20 persen keatas dari nilai HPS. Hal ini jelas sangat tidak baik, karena sama saja rekanan secara tidak langsung harus mengurangi kualitas dalam pelaksanaan proyek, bahkan rekanan dari penawaraan yang diajukan sangat rendah, sebagai pengusaha yang tidak ingin merugi tetap akan mengambil keuntungan 15 persen sebagaimana telah diatur di indang- undang. Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemkab Tegal dan dinas pengelola kegiatan jangan asal menerima dan menyetujui hasil dari panitia lelang. karena, penurunan yang sangat tidak wajar akan merusak infrastruktur itu sendiri. kalau PPkom asal menerima apa adanya sama saja PPkom disajikan kucing dalam karung oleh panitia lelang proyek. Pokja selama ini kami nilai terkesan merasa aman bila memenangkan pemenang lelang proyek yang penawarannya lebih rendah,”ucapnya.

Terpisah salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Tegal, yang juga menjadi salah satu panitia lelang proyek pemkab Tegal, Danang membantah pernyataan dari rekanan tersebut. Menurut Danang, terkait persyaratan lelang memang diberlakukan sejak 2018 ini secara lebih ketat justru untuk menghindari masalah dokumen lelang di kemudian hari serta menjaga kualitas proyek. Mengenai waktu pengumuman dan pengajuan penawaran lelang, Danang menjelaskan, untuk proyek bernilai di atas Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, panitia lelang memberi waktu 12 hari sampai 15 hari. Itu artinya tersedia waktu cukup untuk mempelajari persyaratan dan memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang.Selain itu kata Danang, persoalan penawaran yang begitu rendah dari para pengusaha jasa kontruksi sudah menjadi resiko peserta lelang.Menurut Danang, banyak dari perserta lelang yang memenangkan lelang di Pemmkab Tegal, dengan harga penawaran yang rendah di sebabkan secara administrasi dinyatakan lengkap dan lulus evaluasi adminitrasi dan teknis.” Meski penawarannya turun sangat rendah dari HPS, karena semua syarat dalam dokumen lelang terpenuhi yang pastinya menang lelang, dan mereka pastinya harus siap melaksanakan sesuai dokumen penawaran yang disampaikan ke Pokja ULP Kabupaten Tegal, melalui LPSE  saat mengikuti proses lelang,”tandanya.(Jaylani Iqbal/Kbk)

Related posts