Ini Curhat Nelayan Kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo

  • Whatsapp
Wali Kota Tegal Dedy Yon memberikan cindera mata berupa miniatur kapal kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo.(Foto:MM/KBk)

KabarBeritaku.com, ( TEGAL )- Sejumlah Nelayan mengeluhkan dan curhat, persoalan pedangkalan pelabuhan, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan proses perizinan kapal, wilayah pengelolaan perikanan dan pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan dihadapan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo.

“Kepada pak Menteri Edhy Prabowo, masalah WPP 711 untuk dapat dievaluasi kembali, kemudian soal pedangkalan di pelabuhan perikanan pantai, perbaikan fasilitas pelabuhan seperti adanya pemasangan karet ban dipinggir- pinggir lokasi parkir kapal, biar tidak rusak,”kata Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Susanto kepada Menteri Edhy Prabowo, Selasa (7/07/2020).

Read More

Tokoh Nelayan Tegal H. Thambari Gustam, meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan soal Pungutan Hasil Perikanan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang dirasa memberatkan Nelayan. Selain itu kata Thambari, adanya alat Vessel Monitoring System ( VMS ) pada kapal nelayan perlu dievaluasi. ” Pak Menteri saya hanya bertanya dua pertanyaan, fungsi VMS tidak ada untungnya atau gunanya, karena jika terjadi kecelakaan di laut negara tidak hadir, hal ini dibuktikan ada nelayan kena musibah tenggelam jenasah ditemukan dilampung, mohon VMS ini divabut atau dievaluasi ulang,. Kemudian soal PHP ditinjau ulang pak menteri, namanya pungutan hasil perikanan, artinya dipungut setelah melaut atau hasil, bukan dipungut sebelum berangkat melaut pak Menteri. Terus untuk soal pangsa pasar pak menteri jika petani punya bulog nelayan punya siapa pak menteri. Seolah – olah kami ini tidak punya bapak dalam hal pemasaran,”kata Thambari.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto mengungkap, keberadaan pelabuhan di kota Tegal untuk dapat diperluas. Oleh karena itu lanjut Riswanto, perlu ada pengembangan dan perluasan pelabuhan.”Pertama kami ucapkan terima kasih atas adanya SIPI bagi kapal cantrang. Kedua kami di kota Tegal ada dua pelabuhan, yakni ada pelabuhan umum ( Pelindo ) dan pelabuhan perikanan, kami mengusulkan agar ada pengembangan perluasan pelabuhan untuk dapat menampung kapal nelayan yang kini sudah melebihi kapasitas pelabuhan pantai, bilamana perlu pelabuhan umum milik pelindo juga dapat menampung kapal nelayan, ketiga permasalahan pendangkalan bagi kapal tradisional, perlu adanya pengerukan Muara sungai, seperti Muara Kali Kemiri, Muara kalisiblis, Muara kali bacin. Yang ketiga pak Menteri, yakni perlu pembangunan sabuk pantai, kemudian soal asuransi bagi nelayan bapak, nelayan Tegal sudah berjalan mengangsuransikan ABK nya, namun ada kendala soal NIK atau KTP nelayan tidak bisa di input oleh pihak BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Ketenagakerjaan baru merilis kendalanya setelah nelayan sudah melaut. Mohon khusus untuk nelayan ini diperlakukan khusus soal asuransi BPJS bagi nelayan untuk dipermudah. Lantas yang terakhir soal hasil tangkapan jilnet, pusin, hasil tangkapan terjual murah dan adanya kesulitan menjual hasil tangkapan ikan, kami berharap negara hadir untuk dapat menyerap hasil tangkapan nelayan agar harga ikan bisa stabil bisa mensejahterakan rakyat,”pungkasnya.

jika kapal ikan tidak mematuhi kewajiban itu, tidak akan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Beban dan kewajiban serta persyaratan perizinan bagi kapal penangkap ikan kini bertambah,” katanya.

Salahsatu perwakilan asal Juwana kabupaten Pati, Purnomo mengatakan, butuh kepastian soal Wilayah Pengeloaan Perikanan ( WPP )selama masa Pandemi Corona nelayan di kabupaten Pati.” Pak menteri kami sampaikan, mohon diberikan kepastian, soal izin soal WPP 718 kepulauan aru ditutup, nelayan kami tidak dapat melaut di kepulauan aru. Dimasa pandemi ini jami minta izin agar dapat beroperasi melaut di WPP 713,” kata Purnomo.

Pantuan kabarberitaku.com, sejumlah keluhan dan curhatan para nelayan hampir seluruhnya sama soal kemudahan pelayanan, perizinan melaut.

Menanggapi keluhan nelayan ini, Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo, memberikan jawaban dengan lugas apa yang disampaikan oleh para nelayan.” Kebijakan yang diberikan untuk kebaikan nelayan,seperti VMS ini adalah alat kontrol, pemerintah kepada nelayan, semua kami catat untuk dibahas dalam diskusi di KKP,”ujarnya.(MM/KBk)

Related posts