KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Pihak sekolah biasanya kerap dituding sebagai satu-satunya pihak yang bersalah terkait maraknya tawuran pelajar. Kepolisian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus bertanggung jawab .
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tegal Nur Fanani mengungkapkan, turut prihatin dan berduka atas meninggalnya seorang siswa SMP Negeri di Kota Slawi, bernama Azmi Fayad Al Mahatsin di Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos), Curug Kecamatan Pangkah yang diduga kuat menjadi korban aksi tawuran antar pelajar sekolah , Kamis (9/3/2023) siang lalu. Oleh sebab itu Fanani meminta aparat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi.
” Sekolah tidak bisa disalahkan begitu saja . Polisi setingkat Polsek juga harus bertanggung jawab. Soalnya ini terkait masalah pengamanan. Aparat kepolisian juga konsisten menjaga daerah yang kerap dijadikan arena tawuran pelajar. Kewaspadaaan juga harus ditingkatkan terutama pada masa bubaran sekolah, karena peristiwa tawuran terjadi pada jam keluar siswa. Kalau ada kerumunan siswa di suatu tempat, sebaiknya polisi lakukan tindakan,” ungkapnya.
Dirinya menilai, jika seorang Kapolsek tidak bisa menjaga daerahnya, harus dievaluasi oleh pimpinannya. Pihak sekolah juga harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mendisiplinkan para siswa. Selain itu, polisi juga harus bersungguh-sungguh dalam berpatroli. “Sering kita lihat, ada mobil patroli tapi anggotanya tidak ada. Kalau seperti ini, bagaimana mau menjaga kemanan,” pungkas pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota KPUD Kabupaten Tegal kepada kabarBeritaku.com, Jumat ( 11/03/2023)
Fanani juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayan bertanggung jawab secara Moral. Oleh sebab itu, kata Fanani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat aturan tegas kepada pihak sekolah menengah pertama melarang penggunaan sepeda motor dan HP.”Kepala Dinas Dikbud harus bertanggungjawab secara moral atas kejadian yang menimpa pelajar SMP tersebut,Dikbud juga harus tegas kepada Kepala Sekolah dibawah jajaranya untuk ikut memantau siswanya jika tidak masuk sekolah termasuk adanya larangan tegas menggunakan sepeda motor dan HP.”ujarnya.
Menurut Fanani mengatakan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan pelajaran moral dengan porsi lebih banyak dalam kurikulum mendatang. “Selama ini kita terlalu fokus pada sisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi melupakan masalah perilaku.Pendidikan moral, diberikan dengan porsi lebih besar, mulai dari tingkat sekolah dasar. Selama ini anak lebih banyak dibebani dengan pekerjaan kognitifnya. Dengan begitu, jumlah mata pelajaran pun harus dikurangi. Moral sangatlah penting,karena inti dari sebuah pendidikan adalah kepada Moral,”tandasnya. (Makmur/KBk)
