Reforma Agraria Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati

KabarBeritaku.com, (Tegal) – Pemerintah kota Tegal dan DPRD kota Tegal saat ini sedang fokus menyelesaikan persoalan tanah. Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD kota Tegal, Selasa (06/08/2019) sempat terjadi ketegangan antara pihak Pemkot Tegal dan DPRD kota Tegal menyangkut permohonan warga yang menempati tanah milik Pemkot  Tegal puluhan tahun agar mendapat kepastian hukum dalam bentuk sertifikat tanah.

Dalam hal ini DPRD kota Tegal mendorong Pemkot Tegal untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dinilai klasik ini. Namun pihak Pemkot Tegal masih merasa trauma dan terkesan sangat berhati – hati mengingat persoalan tanah yang pernah menyeret mantan Walikota Tegal, Ikmal Jaya.

Terkait persoalan reforma agraria di kota Tegal, Abdullah Sungkar, Pengamat Politik dan Sosial yang juga mantan anggota DPRD kota Tegal angkat bicara. Dia menghimbau kepada pihak Pemkot Tegal agar berhati-hati menyelesaikan persoalan itu. “Persoalan reforma agraria atau soal tanah yang dimohon warga pada kawasan tertentu, ini persoalan laten yang sangat rumit karena meliputi data historis tanah, tata guna lahan, legalitas dan tinjauan analisis teknik tanah. Apalagi kini diatur pula tentang letak dan akses menuju lokasi tanah yang hendak didistribusikan kepada warga.“ terang Abdullah Sungkar melalui telepon seluler, Rabu (07/08/2019) sore.

Persoalan reforma agraria menurutnya merupakan inisiatif DPRD yang dititipkan kepada Pemkot Tegal melalui visi walikota terpilih. Namun jika target capaian kerja tak terpenuhi, siapakah yang harus bertanggung jawab? Tentu saja walikota yang akan bertanggung jawab.

“Perda sudah ditetapkan bersama, tapi secara moral politis apakah para anggota DPRD tidak merasa perlu bertanggung jawab pada RPJMD dengan visi plus ini? Ini bukan pertanyaan mengada ada, tapi langkah antisipasi strategik jika kondisi terburuk itu terjadi.” Pungkasnya.(Susilo/KBk)