Pandangan Fraksi, DPRD Kota Tegal Setujui Jawaban Walikota Tegal

KabarBeritaku.com, ( Tegal ) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Tegal mensetujui jawaban Walikota Tegal terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal atas nota keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019. Persetujuan ini berlangsung ketika Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan acara acara penyampaian jawaban Walikota Tegal terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal atas nota keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019, Kamis (15/8/2019) di Ruang Rapat DPRD Kota Tegal.

Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, ST. MM mewakili Walikota Tegal membacakan secara utuh jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal atas nota keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019.
Adapun pokok-pokok jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Frasksi DPRD Kota Tegal adalah sebagai.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Terhadap saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar dilakukan evaluasi penetapan pajak berdasarkan potensi yang sebenarnya, dapat saya jelaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal telah melakukan upaya optimalisasi pendapatan, rencana kajian potensi pendapatan, mengurangi kebocoran pajak dan sosialisasi pajak daerah baik secara langsung maupun melalui media reklame.

Upaya mengurangi kebocoran pajak antara lain dilakukan dengan cara pemasangan alat perekam data transaksi wajib pajak, implementasi sistem informasi e-sptpd, e-pbb dan e-bphtb secara on line melalui host to host dengan Bank Jateng.
Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran perubahan agar memperhatikan dan memprioritaskan kegiatan yang sifatnya penyempurnaan dari pelaksanaan RPJMD 2014-2019, dapat saya sampaikan bahwa rancangan perubahan APBD 2019 diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian target RPJMD 2014-2019. Pemerintah Kota Tegal juga bertekad untuk tetap berpegang dan bertumpu pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan anggaran yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kota Tegal, utamanya pada pemenuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
Harapan agar kekurangan personil pada beberapa organisasi perangkat daerah segera diisi, dapat saya jelaskan bahwa permasalahan kekurangan personil merupakan permasalahan umum yang dialami oleh semua instansi pemerintah, mengingat diberlakukannya kebijakan moratorium penerimaan cpns selama 5 tahun terakhir. sedangkan terkait dengan database dan pemetaan personil telah dilakukan analisa kebutuhan yang disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing OPD yang hasilnya berupa peta jabatan Pemerintah Kota Tegal.(Susilo/Adv/KBk)