Rumah Warga Digusur , Biaya Bongkar Dari PT KAI Dinilai Tidak Manusiawi

KabarBeritaku.com, (Tegal) – Puluhan warga kelurahan Panggung mendatangi gedung DPRD kota Tegal di jalan Pemuda nomor 4 Tegalsari kota Tegal, Senin (16/09/2019) siang. Mereka mengadu kepada pimpinan sementara dan anggota DPRD kota Tegal soal informasi akan dilaksanakannya pembongkaran rumah warga kelurahan panggung yang menempati tanah milik PT KAI. Sesuai rencana yang sudah dijadwalkan PT KAI daerah operasi 4 Jawa Tengah, selambat lambatnya tanggal 2 Oktober 2019, warga harus sudah mengosongkan rumahnya. Setelah ada koordinasi dengan pihak camat Tegal Timur, Zaenal Ali Mukti, rencana pembongkaran diundur tanggal 7 Oktober 2019.

“Kami sudah berupaya untuk meminta kebijaksanaan kepada PT KAI, namun upaya kami hanya membuahkan pengunduran waktu penggusuran sampai tanggal 7 Oktober 2019 yang awalnya 3 Oktober 2019, sedangkan untuk ongkos ganti bongkar mereka bersikeras 250 ribu / meter untuk bangunan permanen,” ucap Zaenal

Diketahui, ada sekitar 66 Kartu Keluarga warga yang menempati rumah diatas tanah milik PT KAI yang akan digusur. Pantauan Kabarberitaku, mereka seluruhnya sepakat menilai ongkos ganti bongkar rumahnya tidak manusiawi, sedangkan perwakilan PT KAI bersikeras dengan ongkos 250 ribu / meter untuk bangunan permanen. “Mohon untuk dicek kembali, ongkos ganti bongkar yang ditetapkan PT KAI 250 ribu / meter itu dari tahun berapa? Ini yang mau dibongkar bangunan permanen, jelas ini tidak manusiawi,” kata Yudi Permadi, perwakilan warga RT 19 kelurahan Panggung.

“Kami mohon selain ongkos bongkar, apakah tidak mungkin ada tambahan ongkos? Apakah tidak ada aturan lain, karena saat ada dobel track saat PT KAI dengan pedangan asongan waktu itu ternyata ada tambahan. Kalau posisi bapak sama seperti mereka, kira-kira bagaimana? harapan kami, pertemuan ini bisa memberikan solusi, ada tambahan ongkos,” ucap Habib Ali, Wakil Ketua DPRD kota Tegal yang memimpin rapat.

Ketua DPRD sementara, Edi Suripno menegaskan tidak boleh ada penggusuran dalam bulan Oktober nanti. “Tidak boleh ada penggusuran rumah warga yang menempati tanah milik PT KAI dalam bulan Oktober nanti, sebab sampai saat ini, Pemkot Tegal dan DPRD tidak diberi surat pemberitahuan. Penggusuran itu harus seijin penguasa daerah (Walikota & DPRD kota Tegal) dan seijin Polres Tegal kota,” terang Uyip.(Susilo/Kbk)