PSBB, Jalanan kota Tegal Masih Ramai, Pemerintah Harus Apa ?

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( TEGAL )- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diterapkan di berbagai wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Namun kebijakan itu dinilai belum efektif dan optimal terbukti dari sejumlah ruas jalan yang masih ramai.

Sebagaimana yang terlihat di kota Tegal, Minggu (03/05/2020), Tidak sedikit pula, blokade beton MCB jalanan dipindahkan pemotor. Mereka nekat melintas melalui celah beton, bahkan ada yang sampai naik jalur trotoar. Kondisi demikian, disayangkan Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman. Dia meminta Pemkot Tegal melakukan evaluasi setelah hari ketujuh PSBB. Anggota Fraksi PKS ini menyebut pelaksanaan PSBB dalam memutus mata rantai virus corona belum efektif. Selain menyayangkan kesadaran sebagian masyarakat yang belum tinggi, juga kinerja Pemkot Tegal yang dinilai belum maksimal. Menurut Zaenal, Pemkot perlu terus menggencarkan sosialisasi bahaya corona sampai ke tingkat bawah. RT dan RW bisa dilibatkan langsung sebagai Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “RT/RW dalam Perwal hanya diajak berpartisipasi saja. Harusnya dilibatkan langsung sebagai gugus tugas. Karena peran RT/RW sangat penting untuk menjaga warga di lingkungannya,” kata Zaenal belumlama ini.

Read More

Pemerhati sosial Vidi Trimurtiono Jika jika PSBB ingin optimal, Vidi bilang, pemerintah harus memberikan bantuan sosial bagi rakyat miskin dan rentan miskin serta melibatkan RT/RW.” Harus ada pendataan yang lebih detail dan konkrit data rentan miskin by name by address itu kan kriterianya jelas masa sih sangat sulit. Kalau ini dilakukan maka keluarga miskin dan rentan miskin dapat terjamin. Itu yang mampu menjamin PSBB efektif dan secara ekonomi tidak ada distorsi,” ucapnya.

Selain itu, bantuan sosial juga wajib diberikan kepada masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Corona. Jika pemerintah mau, Enny bilang data itu sangat mudah didapatkan.”Data ini sangat mudah dan valid karena dimiliki perusahaan yang beroperasi di kota Tegal,cek ke pabrik atau pengusaha langsung,” ujarnya.

Pemerintah pun dinilai harus melakukan realokasi anggaran dari Kartu Pra Kerja untuk bantuan sosial yang terkena PHK. Hal itu dinilai lebih dibutuhkan.”Kemarin terjadi polemik Kartu Pra Kerja , segera saja direalokasi dan refocusing untuk memitigasi dampak dari PHK atau dampak dari penutupan sebuah usaha, termasuk sektor wisata yang dikelola masyarakat,”tegasnya.

Related posts