Dualisme Kepengurusan PAPDESI di Kabupaten Tegal, SK Dinilai Tidak SAH

  • Whatsapp
dok

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Sekretaris Dewan pendiri Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (PAPDESI , Sujiono menilai Surat Keputusan pengangkatan ketua DPC PAPDESI kabupaten Tegal dibawah kepengurusan Mulyanto dan versi Lasdi dinilai tidak sah.

” SK yang dikeluarkan dari DPP dan DPD PAPDESI tidak sah dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ ART sebagaimana ditetapkan oleh dewan pendiri PAPDESI Provinsi Jawa tengah.Ada alasan dari dewan pendiri PAPDESI perihal ketidaksahnya penetapan kedua versi ketua DPC PAPDESI kabupaten Tegal diantaranya adalah,SK ketua DPC PAPDESI versi Lasdi yang di yang dikeluarkan oleh DPP . Dalam AD/ART SK DPC itu seharusnya dari DPD Jateng bukan dari DPP.DPP dalam hal ini tidak berhak memberikan SK atau mengesahkan seseorang menjadi ketus DPC.Sedangkan SK ketua DPC PAPDESI versi Mulyanto yang di keluarkan oleh ketua DPD dianggap cacat aturan. Cacat yang dimaksud di posisi sekretaris DPD yang ikut serta menandatangani SK tersebut,”kata Sujiono kepada kabarberitaku.com, di hotel permata In Sabtu (10/4/2021), sore.

Read More

Menurutnya, dalam SK DPC PAPDESI ditandatangani oleh Bambang Untoro. Padahal Bambang Untoro tidak tercantum dalam susunan struktural di Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) PAPDESI Jawa Tengah.”Bambang Untoro sudah tidak menjadi sekretaris di DPD PAPDESI Jateng. Pertanggal 25 Mei 2016. Jadi SK yang dikeluarkan Dari DPD kesalahan fatalnya di sekretarisnya saja. Maka dari itu baik Lasdi atau Mulyanto yang sama-sama mengkalim menjadi ketua DPC PAPDESI kabupaten Tegal saya nyatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan AD/ART Dari Dewan pendiri.

Di bab X di ketentuan dewan pendiri sudah jelas. Pada pasal 2 , dewan pendiri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa atas kepengurusan PAPDESI di semua jenjang. Bahwa pasal 3 juga jelaskan, dewan pendiri dapat menonaktifkan dan mengambil alih kepengurusan di semua jenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) apa bila kepengurusan melanggar sekurang-kurangnya 2 (dua) pasal AD/ART dan atau terjadi kevakuman kepengurusan setelah dilakukan rapat dewan pendiri yang di hadiri sedikitnya lima puluh persen plus satu (50% + 1 ),”paparnya.

Berkaitan dengan adanya kegiatan pengukuhan pengurus PAPDESI yang berlangsung di hotel Permata In Minggu (11/4/2021). Menurut Sujiono, kegiatan tersebut bukan acara pengukuhan atau deklarasi ketua DPC PAPDESI kabupaten Tegal. Namun kehadiran dewan pendiri adalah untuk memberikan surat mandat kepada seluruh anggota.”Kehadiran dewan pendiri karena ada dualisme kepengurusan di kabupaten Tegal yang saling klaim sesuai dengan SK masing-masing yang telah di dapatkan baik dari DPP maupun DPD.

Dari persoalan ini, sesuai Dengan AD/ART dewan pendiri Papdesi mengambil alih keputusan untuk memberikan surat mandat. Surat mandat dari dewan pendiri diantaranya, akan melakukan Muscab untuk memilih ketua DPC PAPDESI.

Hasil dari Muscab tersebut DPD nanti yang akan memberikan SK penetapan nya. Pertemuan besok juga dimaksud dalam rangka persiapan Munas Papdesi ke depan,”kata Sujiono.(Jaylani Iqbal/KBk)

Related posts