Kabarberitaku.com, ( Kota Tegal ) – Perselisihan rumah tangga pasangan suami istri yang menikah secara siri di sebuah rumah kos di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, berujung pada laporan melalui layanan darurat kepolisian 110, Selasa (3/11/2026) pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.05 WIB. Seorang perempuan yang terlibat perselisihan dengan suaminya memilih meminta bantuan polisi setelah mengaku tidak diperbolehkan masuk kembali ke kamar kos yang mereka tempati.
Akibat kejadian itu, perempuan tersebut kesulitan mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di dalam kamar.
Mendapatkan laporan tersebut, personel Polres Tegal Kota bersama anggota Polsek Tegal Selatan dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Randugunting langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian mempertemukan kedua pihak untuk meminta penjelasan sekaligus menggali penyebab pertengkaran yang sempat mengganggu kenyamanan penghuni kos dan warga sekitar.
Dari keterangan yang dihimpun petugas, perselisihan diduga dipicu persoalan pembayaran angsuran tiga unit sepeda motor. Persoalan semakin memanas lantaran ketiga kendaraan tersebut disebut-sebut menggunakan nama sang istri sebagai pihak yang tercantum dalam pembiayaan.
Perempuan itu meminta suaminya menyelesaikan kewajiban angsuran tersebut. Ia juga menginginkan agar hanya satu unit sepeda motor yang menggunakan namanya. Perbedaan pendapat mengenai persoalan keuangan itu kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga berujung pada pengusiran dari kamar kos.
Bhabinkamtibmas Randugunting, Aiptu Eko Kristanto, mengatakan pihak kepolisian berupaya meredam perselisihan kedua belah pihak melalui dialog dan pembinaan. Menurutnya, penanganan dilakukan agar konflik tidak semakin meluas dan ketenangan lingkungan tempat tinggal tetap terjaga. Selain menangani perselisihan pasangan tersebut, petugas juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan penghuni kos.
Ketua RT 02 RW 10 Kelurahan Randugunting, Winarto, mengungkapkan pasangan tersebut diketahui telah tinggal di lokasi selama kurang lebih tiga bulan. Namun, keberadaan dan identitas keduanya belum dilaporkan kepada pengurus RT setempat. Winarto menyayangkan pemilik kos yang dinilai belum menjalankan kewajiban pelaporan identitas penghuni kepada lingkungan.
Ia pun mengingatkan agar pemilik tempat kos memperhatikan aturan administrasi lingkungan sehingga keberadaan penghuni dapat diketahui pengurus wilayah. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa persoalan pribadi maupun rumah tangga yang melibatkan konflik berkepanjangan sebaiknya diselesaikan secara bijak, tanpa mengabaikan hak dan keamanan masing-masing pihak. ( Makmur/KBk )
