Petir : Pejabat Publik Pemkab Tegal Harus Transparan

KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus bersikap transparan dan terbuka terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan begitu suatu daerah mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, dipastikan tidak adanya korupsi. Karena tujuan dari UU itu adalah, adanya keterbukaan.

“Artinya semua kegiatan yang dilakukan atau terealisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Apapun itu,” kata Wakil Ketua, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir, saat Rakor Peningkatan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal, di Gedung Candra Kirana Setda Kab. Tegal, Rabu (13/03/2019).

Pria yang akrab dipanggil Petir menambahkan, dengan adanya UU keterbukaan informasi publik, maka badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menertibkan Informasi publik kepada pemohon informasi publik. ” sikap transparan pejabat publik atas keterbukaan informasi ini merupakan semangat yang ditegaskan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,”tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, mengatakan, peranan PPID sangat penting dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Terlebih adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sejalan dengan itu, di era keterbukaan ini masyarakat dengan mudah dapat mengunggah ekspresi dan pemikirannya di dunia maya. Namun, kebanyakan dari masyarakat ini tidak mengetahui apa yang mereka ungkapkan di dunia maya dapat berimbas ke dunia nyata. “Celakanya jika yang menjadi objek kekesalan masyarakat tersebut adalah pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Tegal. Hal tersebut tentunya tidak perlu terjadi, jika bapak dan ibu memiliki sistem informasi yang lengkap, terbuka dan mudah diakses,” kata Ardie.

“Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana,” tambah Ardie

Ardie berharao , kepada jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Tegal sebagai leading sector pengelolaan data dan informasi, untuk lebih giat, lebih responsif dan adaptif. Diimbangi dengan komitmen di masing-masing OPD untuk mengupdate data terkini.(Makmur/KBk)