Ada fakta korupsi Dana Desa, Laporkan APH Langsung

 

KabarBeritaku.com, ( Slawi )– Inspektorat Kabupaten Tegal mulai bertindak tegas untuk setiap pelanggaran dalam penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dalam kegiatan pembangunan ( fisik- red). Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal Ari Wibawa mengatakan, selama ini pihaknya sudah berupaya sangat keras agar aparat desa memahami regulasi penggunaan DD dan ADPD.

Namun demikian, kata Ari Waibawa bilamana ada kegiatan pembangunan fisik yang diduga menyimpang dari ketentuan RAB, masyarakat bisa mengadukan ke Aparat Penegak Hukum ( APH ). “Kami sudah membina sebagai langkah preventif sebelum pemeriksaan dan tindakan, seperti Hal nya memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif kepada aparat desa terkait penggunaan dan pelaporan DD dan ADPD. Bilamana ada fakta dugaan penyeleweangan pembangunan proyek fisik yang dibiayai dari ADD/ ADPD masyarakat bisa langsung mengadukan ke APH baik kejaksaan atau kepolisian,” ujarnya saat ditemui kabarBeritaku.com, Rabu ( 02/10/2019) belumlama ini

Menurut Ari Wibawa, pembinaan tersebut sudah selayaknya membuat semua aparat terkait di desa paham regulasi serta menggunakan DD dan ADPD dengan berpedoman pada regulasi tersebut. Ia menilai tidak ada lagi alasan aparat desa tidak paham . Ari Wibawa menambahkan bahwa pihaknya juga memang melakukan pemeriksaan insidentil jika ada pengaduan atau pelaporan. Namun pihaknya hanya memberikan review dari hasil pemeriksaan.

Ari Wibawa mengaku, inspektorat bertugas hanya melakukan pencegahan pelanggaran secara administrasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak heran masih banyak dugaan atau indikasi pelanggaran.” Kami contohkan beberapa persoalan yang bukan sesuatu yang rahasia, seperti ada proyek kegiatan belum ada namun SPJ nya sudah di buat. Ada lagi pekerjaan proyek sudah selesai tanpa ada pemberitahuan dan alasannya, anggarannya belum cair,”ujarnya.

Oleh karena itu, Ari Wibawa menegaskan kembali, bilamanana ada kegiatan pembangunan atau proyek fisik Desa yang ditenggarai tidak sesuai dengan perencanaan seperti dalam RAB dan gambar teknis , masyarakat bisa langsung melaporkannya ke Aparat penegak hukum (APH).” Proyek nilainya berapapun laporkan saja bilamana ada ketidaksesuain dengan spesifikasi teknis. Kami juga berharap pada pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk memprosesnya secara hukum. Hal ini yang dimaksud agar menjadikan efek jera, apalagi saat ini KPK sekarang sesuai instruksi dari presiden,  KPK bisa memproses kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan,”pungkasnya.( Jaylani/KBk)