Pengembalian Uang PTSL Desa Jatibogor Di Protes Warga

  • Whatsapp
Warga menerima pengembalian uang PTSL tahun 2018 dari panitia. (Foto:Jaylani/KBk)

KabarBeritaku.com, ( Slawi ) – Pengembalian uang sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2018, di balai desa setempat, Selasa ( 18/02/2020) menuai protes warga. Pasalnya tidak semua warga menerima uang pengembalian biaya mengurus sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tersebut. Hanya 153 warga dari ribuan warga yang telah membayarkan sejumlah uang pembuatan sertfikat melalui PTSL.

Pengembalian uang PTSL awalnya dipandu Inspektorat kabupaten Tegal dan disaksikan Muspika Kecamatan Surodadi awalnya berjalan lancar. Namun saat pihak panitia membacakan surat perjanjian yang harus ditandatangani warga setelah menerima pengembalian. Barulah sejumlah warga protes. Salah satunya Kasmuni warga Rt 2/Rw 16 desa Jatibogor yang datang mewakili sang istri merasa tidak dipanggil sebagai penerima uang pengembalian PTSL tahun 2018 . ” Saya datang mewakili istrin saya yang sedang sakit. Saya dan istri merasa sudah membayar Rp. 4,5 juta ke panitia PTSL untuk satu bidang tanah dengan luas 890 meterpersegi, kenapa tidak dapat pengembalian,”kata Kasmuni bertanya dengan nada protes.

Read More

Senada dengan Kasmuni, Dewi Mulyaningsih mengaku juga sudah membayar Rp 4,5 juta untuk tiga bidang tanah hanya dapat pengembalian perbidang Rp 250 ribu.” Saya kan bayar Rp, 4 juta lebih, kok hanya dapat Rp.250 ribu/bidang,” cetusnya.

Sementara Hasan Ali memprotes dan mempertanyakan surat perjanjian yang dibuat panitia tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan dari warga. ” Pemohon PTSL kurang lebih 1500 bidang, kenapa yang memperoleh pengembalian cuma 153 orang. Pengembalian uang jauh dari yang diharapkan warga. Padahal pemohon sertifikat perbidang di tarik jutaan rupiah. Sisa uang tarikan itu kemana kalau pengembalian nya perbidang cuma Rp 250 ribu,” tukas Ali Hasan.

Menanggapi hal tersebut Inspektur pembantu satu inspektorat kabupaten Tegal Agung Budi Waluyo kepada kabarberitaku.com mengatakan, pihaknya datang untuk mengawal dan menyaksikan pengembalian uang kepada warga. Secara teknis pihaknya tidak ikut campur perihal berapa pengembaluan uang untuk perbidang tanah, karena itu kewenangan desa. Namun demikian menurut Agung, pembuatan sertifikat pada program PTSL sesuai surat keputusan bersama SKB tiga menteri biayanya sebesar Rp 150 perbidang. Biaya tersebut untuk kelengkapan administrasi lain yang dipersyaratkan termasuk di dalamnya untuk biaya pembuatan akta tanah.

” Biaya Rp.150 ribu itu inklud keseluruhan, tidak boleh melebihi ketentuan surat keputusan bersama SKB tiga mentri. Adapun pengembalian uang PTSL yang dimaksud itu niatan baik panitia kepada warga,”jelas Agusng.

Sementara kepala desa Jatibogor Wahyudin mengatakan, pihaknya menyerahkan perihal perhitungan pengembalian kepada Inspektorat. Kades menyebut selain biaya pembuatan sertifikat Rp 150 ribu per bidang, ada biaya pembuatan akta tanah.

“Biaya pembuatan sertifikat pada program PTSL sesuai SKB tiga mentri Rp 150 perbidang itu hanya untuk sertifikatnya saja. Sedangkan untuk pembuatan akta tanah ada biyaya lagi sesuai luasan tanah, jadi apa yang dilakukan panitia sudah sesuai aturan. Namun jika ada warga yang belum puas silahkan datang ke pihak desa,”ujarnya ( Jaylani/KBk )

Related posts