DPRD Kritik Pedas Pemkot Soal Kebijakan Penanganan Covid 19, Begini Komentar Wakil Walikota Tegal

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( Tegal ) -Kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan pencegahan penyebaran Virus Covid 19 mendapat komentar pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP ), bersama Tim Pencegahan Covid 19, Selasa ( 31/03/2020), diruang Paripurna DPRD Setempat.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendor,ST, langsung melontarkan statement kritis mempertanyakan dasar hukum Pemkot Tegal melakukan isolasi wilayah. “Pemkot Tegal melakukan isolasi wilayah itu atas dasar apa? Ini bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kemudian Anggaran Rp. 27 Milyar untuk bantuan muncul darimana?. Karena selama ini Pemkot Tegal tidak pernah membahas itu dengan DPRD. Itu bukan uang pribadi atau uang perusahaan yang bisa seenaknya sendiri, Pemkot Tegal harus berkoordinasi dengan DPRD tidak bisa sekonyong konyong begitu,” tegas Kusnendro.

Read More

RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin dan Wasmad Edi Susilo. Kusnendro, mengatakan, dalam penanganan pencegahan penyebaran virus Covid 19 Pemerintah Kota Tegal memang harus tegas, namun tegas dengan asas terbuka sehingga tidak masyarakat yang dirugikan. “Kalau Pemkot Tegal berani melakukan isolasi wilayah, maka kompensasinya seluruh warga kota Tegal harus mendapat bantuan dari Pemkot Tegal, bukan hanya warga miskin saja. Berani tidak? kalau berani, kita harus hitung bersama, lalu anggarannya darimana?” tanya Kusnendro saat RDP berlangsung.

Politisi PDIP juga meminta Pemkot untuk menyalakan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurut Kusnendro, dengan dimatikannya lampu PJU justru bisa menimbulkan rawan kriminalitas. “Ada hak masyarakat sebesar 9 persen dari biaya bayar listrik untuk PJU. Maka lebih baik lampu PJU dinyalakan saja,” katanya.

Lebih lanjut, kondisi pasien positif Covid 19 TKI asal Dubai saat ini 90 persen sudah membaik, kalau nanti dinyatakan sembuh maka status zona merah Pemkot Tegal bisa berubah menjadi zona kuning. “Status zona merah itu didasarkan adanya 1 pasien positif corona, kalau nanti sembuh, artinya status zona merah itu bisa bsrubah menjadi zona kuning atau mungkin zona hijau,” jelas Kusnendro.

Dia menegaskan, DPRD tidak berniat menghambat atau mencela Pemkot Tegal. “Kami punya tugas pengawasan, kami hanya menjalankan fungsi pengawasan itu, tidak ada maksud lain,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Wakil Walikota Tegal, Muhamad Jumadi menuturkan apa yang dilakukan Pemkot Tegal merupakan bentuk pencegahan dan kewaspadaan karena yang dihadapi itu tidak bisa dilihat oleh mata. “Apa yang kami lakukan itu merupakan upaya pencegahan mengingat Pemkot Tegal keterbatasan alkes, tenaga medis, dokter terbatas. Rumah sakit yang menangani itu hanya ada 3 di Kota Tegal. Kami tidak mau kecolongan, lagi pula apa yang kami lakukan mendapat apresiasi kok dari pihak istana (presiden). Jadi kami mohon kerjasamanya yang baik dari DPRD kota Tegal,” kata Jumadi.

Jumadi menegaskan bahwa isolasi terbatas yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal semata-mata untuk melindungi warga dari wabah COVID-19. “Pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Pemkot harus bersinergi dengan DPRD. Kita Harus bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Kota Tegal,” kata Jumadi

Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi menyampaikan terima kasih kepada anggota dewan yang telah memberikan masukan yang positif.“Setelah satu pekan, nanti kita evaluasi bagaimana dengan kondisi jalanan, pergerakan orangnya. Selama empat bulan kita akan ngapain, misalnya minggu pertama operasi pasar, memberikan bantuan bagi keluarga miskin, juru parkir, penyapu jalan, PKL, tenaga medis, orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP),” ujar Jumadi.( Susilo/KBk)

Related posts