KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan bantuan sosial terdampak Covid-19 dan sembako di kabupaten Tegal, terutama untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Bahkan sejumlah saldo Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) kosong alias nol.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Hj Noviyatul Faroh, S.IP, mengatakan, dari hasil inpeksi mendadak komisi IV pihaknya banyak menemukan permasalahan Bansos Kemensos RI baik yang reguler maupun bansos dampak Covid 19. Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut diantaranya keterlambatan distribusi bantuan sosial (bansos), adanya Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) tidak menerima bansos disebabkan saldo kosong.” Komisi IV sidak dibagi tiga wilayah, Yakni di kecamatan Pagerbarang, Slawi dan Dukuhwaru. Saya sendiri di kecamatan Dukuhwaru di desa Kabunan dan Blubuk, di desa Kabunan untuk sembako yang reguler hampir 50 persen Saldo kosong, ini akan kami pertanyakan, karena pada bulan April mereka menerima, sedangkan untuk sembako tambahan itu seharusnya menerima dua bulan ( April – Mei ) tapi hanya menerima satu bulan saja. Ini kami pertanyakan kepada Dinsos dan Bulog sebagai suplayer, jangan sampai ada rumor tidak tersedinya sayur, sembako di kabupaten Tegal, ini alasan tidak masuk akal, karena masyarakat sudah berharap karena sudah diumumkan oleh pihak desa,” ujarnya
Novi juga menyayangkan kualitas bahan pokok dalam bansos.Selain itu adanya penurunan berat pada komiditas beras yang sebelumnya 13 Kg menjadi 12 Kg. ” Kami sayangkan bahan pokok bulan lalu dengan bulan sekarang ( Mei -red) kualitasnya menurun. Kami juga mempertanyakan soal turunnya berat beras, bulan April berat yang diterima KPM 13 Kg, bulan Mei menjadi 12 Kg, dan yang menjadi masalah adalah menurunnya berat beras 1 Kg. Saya tanyakan ke E warung dan Agen,kok menurun dari 13 Kg menjadi 12 Kg, mereka menjawab katanya diganti dengan telor yang awalnya hanya mendapatkan 9 butir telor ditambah menjadi 1 butir telor sebagai pengganti 1 Kg beras, ini jelas ngak masuk akal, karena beras 1 Kg itukan harganya 10 ribu, ya minimal mendapatkan 4 butir telor,” ucap Novi berharap agar Agen dan e warung mengelola dengan kemandirian dan kreatif.
Menurut Politisi PKB ini hasil sidak dan evaluasi Komisi IV terkait Bansos Kemensos pada bulan April sudah dilaporkan untuk kepada ketua DPRD Kabupaten Tegal. Khususnya Bulog, lanjut Novi, sudah menyalahi aturan menjadi manager supliyer pengadaan barang bansos. ” Kami akan panggil Dinsos, serta Bulog meminta mereka menjelaskan secara jelas, agar transparan termasuk siapa saja supliyer beras, telor, buah , sayur, silahkan masyarakat semua untuk bersama- sama komisi IV mengawasinya, terlebih beras juga tidak layak komsumsi,”pungkas perempuan yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal.(Makmur/KBk)
