Pengakuan Warga Margasari Tegal Dana BLT Tidak Diterima Utuh

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Penyaluran dana bantuan langsung tunai ( BLT ) Dana Desa bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 di Kabupaten Tegal menuai masalah. Sejumlah warga mengakui mengaku dana yang diterima tidak utuh.

Berdasarkan anggaran yang disediakan adalah 600 ribu/Kepala Keluarga dengan jumlah penerima 360 Kepala Keluarga di Desa Prupuk Selatan. Namun kenyataannya, dana yang diterima tidak full alias dipotong tanpa alasan yang jelas oleh oknum pengurus lingkungan.

Read More

WR Warga Rt. 05/05 Desa Kesambi Prupuk Selatan Kecamatan Margasari , mengaku hanya menerima uang Bansos sebesar Rp.200.000 dari yang seharusnya sebesar Rp.600.000.”Saya menerima BLT Dana Desa sebesar Rp. 600 ribu, tapi yang saya terima hanya Rp. 200 ribu, yang Rp. 400 Ribu diserahkan ke Pak RT, karena saran dari Pak RT bilang kesaya yang Rp. 400 ribu suruh mengembalikan ke Pak RT. Saya juga tidak tahu menahu alasan pak RT suruh mengembalikan uang Rp. 400 Ribu,” katanya menolak identitasnya diungkapkan detail saat ditemui, Selasa (02/06/2020).

Hal senada juga dialami oleh TMN Warga Rt. 06/07, hanya menerima Rp.300.” Saya menerima Rp. 600 ribu, tapi katanya dibagi dua, jadi dari jumlah Rp. 600 ribu, jadi dapatnya Rp,. 300 ribu. Alasan dibagi dua dan dengan siapa dibaginya saya kurang paham,” kata TMN yang menerima BLT DD langsung di balai desa Prupuk Selatan.

Terkait hal itu kepala Desa Prupuk Selatan, Hani Gunanto mengatakan, dalam pendistribusian BLT Dana Desa tidak ada potongan apapun. ” Tidak ada potongan apapun, tidak ada operasional, bisa dilihat sendiri,” katanya saat ditemui KabarBeritaku.com, Selasa ( 02/06/2020) di balai desa Prupuk Selatan.

Terpisah Bupati Tegal, Hj. Umi Azizah menegaskan, tidak diperbolehkan adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa atau Bansos lainnya. Umi mengaku, Pemerintah Kabupaten Tegal dilema dengan adanya polemik bantuan sosial (Bansos) yang dibagi rata. Perihal adanya pemotongan BLT DD, Umi mengutarakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan klarfikasi kebenarannya. ” Memang soal dibagi rata BLT ini menjadi dilematis, ketika kepala desa dihadapkan dengan persoalan bansos, karena ada warga yang mendapatkan ada yang tidak mendapatkan, namun demikian regulasinya memang harus diterima utuh oleh warga yang berhak menerima. Kita akan klarifikasi jika memang ada pemotongan atau dibagi rata, untuk mengetahui kebenarannya,”ucap Umi.(Jaylani/KBk)

Related posts