Kejaksaan Siap Panggil Kades “Bermasalah” Terkait Bantuan Langsung Tunai

  • Whatsapp
Salah seorang warga meneima BLT dari Dana Desa terdampak Covid 19.( Foto: Jaylani/KBk)

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Kejaksaan Negeri Slawi Kabupaten Tegal bakal memanggil sejumlah kepala desa terkait dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa ( DD). Pemanggilan itu dilakukan setelah adanya pengaduan dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ( GMPK ) Kabupaten Tegal.

” Kami akan memanggil sejumlah kepala desa untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan pemotongan BLT,”kata kasi pidana khusus Kejaksaan Negeri Slawi Syamsu Yoni (7/8/20) kepada kabarberitaku.com belumlama ini.

Read More

Menurut Yoni, dalam pengaduan GMPK disebutkan adanya dugaan BLT Dana Desa dan BLT Kemensos yang diterima warga miskin tidak utuh alias adanya potongan.

Terpisah, ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) kabupaten Tegal Fajar Sigit Kusuma SH, MH mengatakan, secara resmi pihaknya sudah melaporkan persoalan dugaan adanya BLT diterima tidak utuh ke kejaksaan Negeri Slawi. ” Adanya dugaan pemotongan BLT DD / BLT kemensos sudah kami laporkan bersama kelengkapan alat bukti pernyataan masyarakat yang merasa tidak menerima utuh bantuan BLT tersebut,”jelasya.

Menurutnya, hak masyarakat miskin penerima bantuan dijamin oleh pemerintah. ” Kalau terjadi adanya pengurangan alias pemotongan sebagaiman telah di perintahkan presiden berati pelanggaran berat dan itu harus di proses hukum yang berlaku di Indonesia. Persoalan pemotongan itu diperintahkan oleh kepala desa maupun RT / RW dengan alasan apapun tidak dibenarkan, harus sesuai ketentuan yang ada. Kejadian ini di ibaratkan semacam gunung es, hanya untuk di permukaan saja yang tampak. Dari 281 desa di Kabupaten Tegal baru seberapa desa yang laporannya masuk di Kejaksaan Negeri Slawi. Untuk itu, pihaknya berharap laporannya bukan saja untuk efek jera tetapi harus tuntas sesuai proses-proses hukum lainnya,” imbuhnya.(Jaylani/KBk)

Related posts