Kades “Tolak” Pemotongan Anggaran ADD

  • Whatsapp

 

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Sejumlah kepala desa di kabupaten Tegal Jawa Tengah mengeluhkan kebijakan pemotongan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten tahun 2021. Kebijakan ini dinilai mengganggu operasional dan peningkatan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Read More

Salah satu keluhan disuarakan oleh ketua Praja kabupaten Tegal,Mulyono. Menurut dia, pandemi Corona tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh pemerintah Desa, pihaknya meminta sebelum dilakukan pengurangan anggaran dana desa ada bedah APBD Kabupaten Tegal. Ia berharap usulan agar tidak ada pemotongan alokasi dana desa dapat diterima.

Mulyono menjelaskan pemotongan anggaran ini berdampak besar bagi operasional karena penggunaan ADD berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Khusus ADD, alokasi dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, pembiayaan kegiatan – kegiatan lembaga lembaga dibawah naungan pemerinta desakarang taruna, BPD, Lembaga , seperti Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), honor RT dan RW hingga penghasilan tetap perangkat desa.

Ia berharap agar pemangkasan bisa dikaji ulang agar operasional di desa tidak terjadi masalah. Pasalnya, kebijakan pemotongan sepenuhnya berada di tangan Pemkab.

Sementara Kepala Bidang administrasi pemerintah desa Bapermades kabupaten Tegal Priharyono, mengatakan, pengurangan alokasi dana desa pada tahun 2021 dikarena anggaran Dana Alokasi Umum kabupaten Tegal juga turun.Menurut Prihayono penurunan ADD Kabupaten Tegal dari Rp.125 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp.113 milyar pada tahun 2021.

Dari Kabupaten Tegal Jaylani Iqbal Kabarberitaku mengabarkan.

Related posts