Awak Media Dilarang Liput Proyek Nasional di Waduk Cacaban

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Belasan wartawan dilarang melakukan peliputan proyek remedial atau rehabilitasi bendungan Waduk Cacaban yang berada di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Larangan meliput ini terjadi saat sejumlah jurnalis yang hendak meliput kegiatan proyek remedial Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menelan anggaran hingga 40 miliar, dihadang oleh sejumlah orang yang mengaku pihak keamanan dan petugas pelaksana proyek remedial.

Read More

Meski belasan wartawan sudah mendapatkan izin dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Tegal, Petugas keamanan pelaksana proyek dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana tetap bersikukuh melarang wartawan yang hendak melaksanakan peliputan dengan alasan standar operasional kerja dan perintah dari atasan.

Namun saat sejumlah wartawan menanyakan aturan dan larangan peliputan di kawasan proyek rehabilitasi waduk cacaban dan siap mengikuti standar operasional kerja dimaksud . Pihak keamanan, pelaksana proyek dan perwakilan BBWS tidak dapat menunjukan larangan tertulis yang mereka sebutkan.

Kepala UPTD Waduk Cacaban, Ahmad Abdul Khasib, yang turut ada bersama wartawan juga sangat menyesalkan sikap peristiwa larangan peliputan di kawasan proyek rehabilitasi bendungan waduk cacaban yang sudah berlangsung sejak Oktober 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2021 mendatang. Namun Khasib tidak bisa berbuat banyak karena kawasan proyek rehabilitasi Waduk cacaban yang mendapatkan kucuran dana dari Bank Dunia, merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.”Kedatangan saya untuk mendampingi rekan-rekan jurnalis, Karena Kepala Dinas sudah mengizinkan. Tapi mohon maaf pelaksana dalam hal ini BBWS tetap tidak memberi izin masuk. Baiknya rekan-rekan berkirim surat kembali ke BBWS,” kata Khasib Senin (5/4/2021) .

Menurut rencana, beberapa perwakilan wartawan akan melakukan pelaporan terkait hal ini kepada PWI Kabupaten TegalBBWS Pemali-Juana, Irjen Kementrian PUPR, serta Ombusdman RI.

“Ombusdman dan Kementerian PUPR baru saja melaunching program Respons Cepat Ombudsman (RCO) pekan lalu. Kami akan coba lakukan aduan terkait hal tadi,” tambah Sri Yatni.(Jaylani Iqbal/KBk)

Related posts