KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial RI, yang menunjuk PT POS Indonesia sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), disanyalir telah membuka ruang persoalan baru dalam penyaluran BPNT untuk triwulan pertama tahun 2022 (Januari, Februari, Maret) di Kabupaten Tegal.
Agenda penyaluran BPNT sebesar Rp 600.000 pada triwulan pertama atau Rp 200.000 per bulan untuk satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan sejak Februari hingga awal Maret 2022 nanti, dalam penyalurannya dikonsentrasikan di masing-masing kantor desa.
Padahal sebelumnya, dalam program sembako secara tunai ini, KPM diberi kebebasan untuk menentukan belanja dimana saja , untuk membeli kebutuhan bahan pangan sesuai jumlah nominal BPNT yang diterima KPM. Namun fakatnya yang terjadi dilapangan di sejumlah desa di beberapa kecamatan yang telah menyalurkan BPNT, jadi ruang bisnis pihak tertentu namun lupa ruh atau tujuan mendasar dari program BPNT ini. Alhasil yang terjadi adalah kepentingan bisnis.
Pantauan di lapangan, Sabtu ( 06/3/2022) para KPM di desa Harjasari kecamatan Surodadi , di salahsatu agen di desa tersebut sudah menerima komoditi ( bahan pangan – red ) dalam bentuk paket sembako berupa beras 10 Kg, Telor dalam kemasan, kacang dibungkus platik, jambu biji 3 buah, 3 bungkus mie instan, ikan berukuran kecil sebanyak 3 ekor, dengan nilai 200 ribu. Hal tersebut dibenarkan sejumlah KPM.
Menurut sejumlah KPM di desa Harjasari yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, setelah menerima uang tunai dari kantor pos yang dibagikan di pendopo desa setempat sebesar Rp. 600 ribu ( Bulan Januari, Februari,Maret ), kemudian diarahkan membelanjakan uang dari BPNT kesalahsatu E Warung dari ketua RT masing- masing. ” Iya saya mendapatkan bantuan dari BPNT sebesar Rp. 600 ribu. Terus diberitahu sama ketua RT untuk datang ke sini ( E Warung -red ) ini. Selain saya para warga penerima BPNT juga sama belanja uang BPNT sudah disediakan dalam bentuk paket di E warung yang sudah ditunjuk. Paket sembako yang saya dapatkan berupa beras, mie instan, ikan, telor dalam kemasan, teh gula, kacang. Yang ambil disini rata – rata sama,”kata KPM yang keberatan disebutkan namanya.
Salah seorang anggota KPM lainnya di desa Harjasari yang juga enggan disebutkan namanya, karena penerimaan BPNT dikonsentasikan di kantor desa, maka sulit menghindari terjadinya kerumunan di tengah-tengah pemerintah sedang gencar mengkampanyekan prokes. Di samping itu, diduga karena KPM membludak, sehingga pihak beberapa toko atau e warung yang ditunjuk belum sepenuhnya memberikan seluruh sembako sesuai nilai BPNT yang diterima KPM yakni Rp. 600.000 ribu.
Sementara menurut pemilik E Warung IA, yang ditemui kabarberitaku.com, mengaku, pemaketan bahan pangan berupa beras, ikan, telor mie instan, teh, gula , jambu biji yang sudah tertata rapi dalam kemasan diperuntukkan untuk KPM BPNT. Ketika disingung mengenai pengadaan bahan pangan berupa paket sembako tersebut, ID mengungkapkan sudah mendapatkan izin dari TKSK, pendamping maupun pihak kecamatan.” Iya ini kan sesusai prosedur, sudah mas sudah ada izin dan diperbolehkan sama TKSK Kecamatan dan lainnya,” kata ID sembari menunjukan bahan pangan yang terbungkus dalam satu kantong plastik.
Informasi yang dihimpun di lapangan, selain di desa Harjasari kecamatan Surodadi kabupaten Tegal, carut marut penyaluran BPNT juga terjadi di wilayah lebaksiu, bahkan disalahsatu desa di kecamatan tersebut, para KPM BPNT belanja langsung bahan pangan berupa paket sembako yang disediakan di kantor desa. Tidak hanya itu KPM juga di wajibkan menandatangani surat pernyataan bermateri dari kementerian sosial.
Direktur Riset Ikatan Kebijakan Publik , M. Rofi menilai, serentetan persoalan berharap kepada Sekda KabupateTegal,Tim Koordinasi (Timkor) Program Sembako Kabupaten Tegal, Dinas Sosial untuk segera turun tangan dan bergerak cepat di lapangan untuk membereskan permasalahan BPNT ini.“ Instansi terkait harus cepat tanggap dan mengevaluasi penyaluran BPNT di kantor desa sebagai pijakan untuk penyaluran BPNT di desa-desa lain. Selain itu harus tegas mungkin dengan membuat surat edaran larangan pengarahan belanja ke satu tempat, kemudian membuat spanduk disetiap desa himbau agar KPM bisa belanja dimana saja,” kata dia.
PENYALURAN BAHAN PANGAN JANGAN JADI LIAR
Selaku Timkor tambah Rofi’i, sejatinya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari metode penyaluran BPNT kepada KPM, bahan-bahan sembako yang diterima KPM hingga profesionalisme pelayanan e-wrong atau supplier dalam memenuhi kebutuhan sembako KPM sesuai ketentuan agar ada keterjaminan manfaat.“Jangan biarkan dalam penyaluran bahan pangan bagi KPM ini menjadi liar atau muncul istilah jual dedet yang dilakukan oknum tertentu, tanpa mengindahkan tujuan dari BPNT yakni salah satunya meningkatnya kualitas hidup warga miskin, misalnya dari segi kesehatan,” kata dia.
Rofi’i juga berharap, Timkor menekan PT POS untuk sama-sama mengawal kesuksesan program BPNT ini, alias tidak hanya sebatas menyerahkan uang ke KPM yang kemudian lepas tangan uang tersebut di belanja apa dan bagaimana.“ Termasuk para tikor kecamatan yang beranggotakan Muspika, seyogyanya tururut bergerak dan memantau perjalanan BPNT ini di wilayahnya masing-masing, jangan hanya diam, apalalgi pendamping atau TKSK,” katanya.
Karenanya, dia mendesak aparat penegak hukum menindak tegas dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial juga melakukan evaluasi besar atas dugaan penyimpangan tersebut.
Hingga berita ini diturukan, dinas sosial Pemerintah Kabupaten Tegal belum memberikan keterangan secara resmi perihal terjadi indikasi kuat carut marut BPNT yang tidak sesuai dengan pedoman umum BPNT tahun 2022.( Tim KBk-Red )
