KabarBeritaku.com, ( TEGAL ) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu, 29 November 2025.
Sesaat sebelum diketuk palu, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Melalui juru bicaranya, Abdul Ghoni, fraksi PKS menyoroti tingginya ketergantungan APBD Kota Tegal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pandangan akhirnya, PKS menilai kondisi fiskal daerah menunjukkan ketergantungan serius terhadap Pendapatan Transfer Pusat yang mencapai Rp555 miliar dalam struktur APBD 2026. PKS menyebut kondisi ini sebagai tantangan bagi Pemerintah Kota Tegal untuk benar-benar menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pembiayaan daerah.PKS juga mengingatkan bahwa target PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai Rp470,8 miliar harus diupayakan secara maksimal agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
Abdul Ghoni menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus mengambil langkah nyata dalam meningkatkan PAD. Pada sektor pajak, Badan Keuangan Daerah diminta melakukan ekstensifikasi, termasuk memperluas pemasangan tapping box di restoran, serta mendorong digitalisasi sistem pajak untuk meminimalisir risiko kebocoran. Selain itu, edukasi berkelanjutan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak restoran juga diminta terus digencarkan untuk membangun kesadaran bahwa pembangunan daerah bersumber dari pajak masyarakat. “Potensi PAD di Kota Tegal masih sangat banyak yang belum dioptimalkan. Kami berharap agar capaian realisasi tidak hanya memenuhi, tetapi juga mampu melampaui target yang sudah ditetapkan, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.”ujar ketua Fraksi PKS, saat membacakan pandangan umum Fraksi- Fraksi DPRD Kota Tegal, Sabtu ( 29/11/2025).
Menurutnya, dari perangkaan tersebut, posisi RAPBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp36.776.397.000, atau tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah. ” Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa besaran pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah, sehingga anggaran daerah mengalami defisit yang harus ditutup melalui SILPA—Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025—serta sumber pembiayaan daerah lainnya,”jelasnya. ( Tosin Akbar-Dian B/ Editor Makmur /KBk )
