Upah Minimum Kota Tegal Tahun 2020 Diusulkan Naik 9.25 Persen

KabarBeritaku.com, ( Tegal )- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Tegal Tahun 2020 resmi di usulkan ke Provinsi Jawa Tengah menjadi Rp. 1.925.000, hasil usulan tersebut dilakukan pada Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal. Rabu (30/10/2019) di Grand Dian Hotel Guci.

Hasilnya, didapatkan UMK Kota Tegal tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9.25 persen menjadi Rp 1.925.000 dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.762.000.

Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Tegal serta pihak-pihak terkait seperti dewan pengupahan, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), BPS Kota Tegal dan dari perguruan tinggi. Kenaikan usulan UMK tersebut sedikit dibawah angka yang diusulkan Walikota Tegal H Dedy Supriyono, SE. MM saat membuka rapat pleno sebesar. Rp. 1.950.000.

Namun menurutnya dengan hasil usulan UMK Kota Tegal sebesar Rp. 1. 925.000 yang berarti mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan para pekerja maupun buruh.
Besaran kenaikan diangka tersebut dikatakan walikota agar dapat diterima semua pihak baik pekerja maupun pengusaha. “Ini agar pengusaha tidak terlalu terbebani namun juga tetap memikirkan kenaikan kesejahteraan pekerja /buruh,” ucapnya.

Terlebih menurutnya, kondisi perekonomian saat ini masih belum menentu sehingga banyak perusahaan yang memang belum optimal dalam usahanya. Karena itu walikota berharap usai ditetapkan dan diajukan ke gubernur agar ketentuan ini disepakati dan dilaksanakan bersama.

Sementara itu, Kepala Disnakerin Kota Tegal Heru Setyawan mengatakan bahwa kesepakatan kali ini diharapkan dapat diterima semua pihak. Namun menurutnya apabila ada pengusaha yang keberatan, ada mekanisme yang harus dilaksanakan seperti menyampaikan sebab dan alasan tidak bisa melaksanakan kepada pihaknya, termasuk menentukan target kapan perusahaan tersebut akan mereleasikan. “Tentu keputusan ini tidak serta merta harus dilaksanakan, akan ada maping pada perusahaan yang mampu dan tidak,” ucapnya.
Adapun terkait sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan hasil penetapan nantinya kata Heru hal itu menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan provinsi Jawa Tengah.( Susilo/Adv/KBk)