Baru 120 dari 281 Desa Ikuti AUP, Bupati Tegal Dorong Seluruh Desa Dievaluasi

  • Whatsapp
Baru 120 dari 281 desa di Kabupaten Tegal mengikuti AUP. Bupati Ischak Maulana Rohman mendorong seluruh desa memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan.

KabarBeritaku.com, ( KABUPATEN TEGAL ) – Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tegal masih menghadapi pekerjaan besar. Dari total 281 desa yang tersebar di 18 kecamatan, baru 120 desa yang telah mengikuti Agreed Upon Procedure (AUP). Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal. Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, mendorong agar seluruh pemerintah desa mengikuti AUP sebagai salah satu instrumen evaluasi tata kelola keuangan.

Dorongan itu disampaikan dalam Seminar Pengawasan Keuangan Desa dan Pemaparan Hasil Agreed Upon Procedure (AUP) Tahun 2026 yang berlangsung di Lasnur Convention Hall, Slawi, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, hasil pemeriksaan terhadap 30 desa di 18 kecamatan dipaparkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan anggaran desa hingga 31 Desember 2025. Menurut Ischak, hasil AUP bukan sekadar catatan pemeriksaan, melainkan bahan untuk mengidentifikasi aspek pengelolaan keuangan yang sudah berjalan baik maupun bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

Read More

Tiga Desa Raih Penghargaan

Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada tiga desa dengan hasil AUP terbaik. Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Desa Rangimulya, Kecamatan Warureja, sedangkan peringkat ketiga diraih Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi. Ischak berharap capaian ketiga desa tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa lainnya dalam memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Ia juga meminta jajaran kecamatan bersama perangkat daerah terkait aktif mendorong desa yang belum mengikuti AUP agar segera berpartisipasi.

Bupati Tekankan Tiga Langkah Pembenahan

Tidak hanya mendorong perluasan kepesertaan AUP, Bupati Tegal juga menyampaikan tiga arahan kepada para camat dan kepala desa. Pertama, menjadikan hasil AUP sebagai peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Kedua, memperkuat koordinasi dengan Inspektorat dan perangkat daerah terkait, termasuk menyusun rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui keterbukaan informasi yang mudah diakses dan transparan.

Menurut Ischak, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar pengelolaan anggaran desa tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemkab Tegal berharap ke depan seluruh desa dapat mengikuti AUP sehingga kualitas pengelolaan keuangan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan keuangan desa diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab. ( Wanudi/KBk)

Related posts