KabarBeritaku.com, (KOTA TEGAL) – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp2.599.764.000 di kawasan bantaran Sungai Kemiri, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang dikerjakan CV Putera Fahlevi itu terus berjalan, sementara koordinasi terkait pemanfaatan lahan dengan Balai PSDA Pemali Comal belum dilakukan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut belum diterbitkan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan pembangunan di kawasan bantaran sungai yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air. Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air Balai PSDA Pemali Comal, Chaerudin, mengaku pihaknya belum menerima pengajuan izin pemanfaatan lahan dari pemohon proyek Kampung Nelayan Merah Putih tersebut.
“Intinya, dari pemohon belum koordinasi ke sini,” kata Chaerudin saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Dr. Sutomo Nomor 53, Pekauman, Tegal Barat, Senin (12/10/2026).
Chaerudin juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai pembangunan tersebut dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah maupun dinas terkait. Menurutnya, Balai PSDA Pemali Comal memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terkait izin pemanfaatan lahan. Sementara itu, rekomendasi teknis konstruksi menjadi ranah instansi terkait sesuai kewenangannya.
PBG Belum Terbit
Persoalan perizinan juga terungkap dari keterangan Wuryatno, petugas Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada perizinan yang diterbitkan untuk pembangunan tersebut, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurut Wuryatno, proses perizinan harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan DPMPTSP. Penerbitan izin juga membutuhkan pertimbangan teknis atau dokumen resmi dari DPU. Dengan belum adanya pengajuan izin pemanfaatan lahan ke Balai PSDA Pemali Comal dan belum diterbitkannya PBG, kelengkapan perizinan proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Muarareja menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi berwenang. Namun, kondisi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek perizinan proyek tidak terpenuhi. Dokumen dan persetujuan lain yang mungkin dimiliki pelaksana masih perlu dikonfirmasi.
Mandor Mengaku Hanya Menerima Borongan Tenaga
Di lokasi proyek, mandor bernama Krisna mengaku tidak mengetahui secara terperinci nilai kontrak, dokumen perizinan, maupun tenggat waktu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menyatakan hanya menerima pekerjaan borongan tenaga. Keterangan tersebut membuat informasi mengenai penanggung jawab pelaksanaan dan kelengkapan administrasi proyek masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, direktur atau pihak yang bertanggung jawab dari CV Putera Fahlevi belum memberikan keterangan terkait status perizinan, koordinasi dengan Balai PSDA Pemali Comal, maupun dasar pelaksanaan pembangunan di kawasan bantaran Sungai Kemiri.
Perlu Penjelasan Terbuka
Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut membutuhkan kejelasan mengenai status perizinan, rekomendasi teknis, pemanfaatan lahan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dan instansi provinsi yang memiliki kewenangan di kawasan tersebut perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui apakah seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi.
KabarBeritaku.com akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada pihak CV Putera Fahlevi dan instansi terkait mengenai status perizinan serta dasar pelaksanaan proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Muarareja. (Tosin Akbar/KBk/Tim )








