Pro Kontra Kebijakan Lokal Lockdown, Ini Tanggapan DPRD Kota Tegal

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, (Tegal) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Tegal mensoroti kebijakan pemerintah kota Tegal dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona di kota Tegal dengan sistem lokal Lockdown. Dalam rapat yang digelar bersama Tim Pencegahan Virus Corona Pemkot Tegal, Kamis (26/03/2020) di ruang rapat Komisi 1 gedung DPRD Kota Tegal.

Diawal pembahasan rapat, ketua DPRD Kusnendro,ST menanyakan tindakan Pemkot Tegal yang mematikan lampu sepanjang jalan kota Tegal di malam hari dan menutup sebagian jalan . “Apa dasar Pemkot Tegal mematikan lampu penerangan jalan dan menutup beberapa jalan di lingkungan kota Tegal? Jalan menjadi gelap, ini berpotensi rawan kriminalitas,” kata Kusnendro.

Read More

Kusnendro meminta agar pemerintah kota Tegal tidak mengambil kebijakan secara mendadak dan terburu-buru, dia juga menyarankan dalam percepatan penanganan cegah virus corona agar menggunakan dan mengalihkan anggaran sesuai dengan aturan pemerintahan. “Kalau memang Pemkot Tegal akan mengambil langkah lockdown, apakah sudah siap? Jika langkah itu diambil artinya Pemkot Tegal sudah siap untuk membiayai hidup warga kota Tegal selama lockdown diterapkan. Jadi jangan asal mengambil kebijakan tanpa memikirkan dampak sosialnya,” tegasnya.

Kusnendro juga mengingatkan,  Pemkot Tegal harus jeli dalam menggali anggaran  penanggulangan covid 19.”Anggaran untuk menangani kasus covid 19, Pemkot Tegal dapat menggunakan anggaran dari berbagai sumber, bisa dari anggaran bencana alam, anggaran konsumsi rapat di seluruh OPD dan DPRD dan anggaran perjalanan dinas seluruh OPD itu kan banyak, juga dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi,” terangnya.

 

Senada dengan Kusnendro, Wakil ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin,SE mengutarakan, Pemerintah kota Tegal jangan sampai beralasan dengan keterbatasan anggaran dalam penanganan virus corona.”Penanggulangan Covid 19 harus dilaksanakan dengan anggaran yang memadai, tidak boleh ada alasan keterbatasan anggaran. Pemkot Tegal bisa menggunakan anggaran tak terduga dari APBD sebesar 2 milyar rupiah,”katanya.

Edi Suripno dari Fraksi PDIP mengatakan, agar pemkot Tegal mengevaluasi dan menghimbau untuk tidak menerapkan kebijakan lockdown. Dia menilai kebijakan lockdown tidak bisa diterima nalar warga kota Tegal.”Kebijakan yang mengatasnamakan agama dan kemanusiaan biasanya cenderung mengabaikan kebijakan lainnya. Apakah kebijakan ini (lokal lockdown -red) bisa diterima nalar publik? nyatanya sampai sekarang warga masih banyak yang kluyuran. Artinya ada yang salah yaitu kebijakan yang diambil ini diluar atau bertentangan nalar publik,” kata Uyip sapaan akrab pria yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP kota Tegal.

Menurut Uyip, kebijakan yang diambil Pemda Kota Tegal tersebut justru membuat kepanikan ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar hal itu dapat dikaji kembali agar tidak menimbullan keresahan ditengah masyarakat.” Seharusnya pemerintah kota Tegal patuh dengan Pemerintah Pusat soal kebijakan lockdown, kebijakan lockdown tidak seharusnya di laksanakan oleh Pemkot Tegal. Saat ini Pemerintah Pusat hanya mengambil kebijakan phisical distancing atau jaga jarak aman bukan lockdown,”kata Uyip.

Ketua Tim Pencegahan virus corona kota Tegal, Johardi menanggapi kritik ketua DPRD Kota Tegal dan Kusnendro dan Edy suripno dari Fraksi PDIP . mengatakan, kebijakan penutupan jalan beberapa jalan di kota Tegal bertujuan membatasi orang asing masuk kota Tegal . sedangkan pemadaman lampu hampir di seluruh jalan kota Tegal bertujuan agar tidak ada masyarakat berkerumun untuk mencegah penyebaran virus corona. “Terima kasih atas saran dan masukkan dari segenap pimpinan dan anggota DPRD, tentunya masukan terkait lokal lockdown ini akan saya sampaikan ke Pak Walikota,” pungkasnya.(Susilo/KBk)

Related posts