Alasan Pemerataan, BLT DD Warga Marga Ayu “Disunat”

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, (SLAWI )- Pemerintah Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal memotong bantuan tunai langsung Dana Desa (BLT DD ) bagi masyarakat terdampak virus corona jenis baru atau Covid-19. Pemotongan itu agar bantuan bisa dibagi rata ke rakyat miskin yang ada disana. Sehingga bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa tidak diterima utuh oleh keluarga penerima manfaat ( KPM ).

Kepala Desa Marga Ayu, Sonhaji mengatakan pihaknya mengambil keputusan dan memerintahkan Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW) membagi rata BLT sebesar Rp 600 ribu. Dari dana sebesar Rp600 ribu per-KK dari dibagikan kepada warga yang belum menerima bantuan. ” Memang saya perintahkan kepada RT/ RW, untuk melakukan pemerataan BLT DD covid 19, penerima BLT juga tidak merasa terpaksa mberbagi kepada warga lainnya yang belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Sonhaji kepada KabarBeritaku.com 28 Juli 2020 lalu.

Read More

Menanggapi hal itu , Ketua GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Kabupaten Tegal Fajar Sigit Kusuma SH.MH mengatakan, maraknya pemotongan terkait penyampaian Bantuan Sosial Tunai ( BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan dalih kebijakan lokal dan pemerataan di lapangan dipandang tidak relevan. Fajar Sigit mengungkapkan,dirinya merasa kaget dengan kejadian tersebut, pasalnya bantuan yang disampaikan pemerintah itu juklak juknisnya sudah jelas baik bantuan Sosial Tunai ( BST), bantuan Gubernur, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, mengapa dan apa alasannya karena bantuan yang disampaikan pemerintah utuh tapi diterima oleh penerima tidak utuh.“Bantuan Harus diterima secara utuh , tidak boleh ada potongan di lapangan. Sesuai permendes dan menteri keuangan prosentase pengambilan anggaran dari Dana Desa sudah jelas ada batas maksimal dan minimal yang besarannya 25 persen, 30 persen sampai 35 persen sesuai dengan pendapatan Dana Desa. Tetapi manakala dianggap penting dengan banyaknya warga miskin desa boleh mengajukan kembali dengan persetujuan pemerintah daerah Bupati/wali kota. Pemerintah pusat sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemetintah desa untuk memenuhi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dampakcovid-19.

Dana Desa yang dimaksud di prioritaskan untuk penanggulangan dan membantu warga miskin. Pemerintah desa mustinya tinggal mengikuti program pemerintah pusat. Kalau yang dimaksudkan adanya pemotongan BLT dengan alasan pemerataan ini sangat tidak dibenarkan.Jangan alasan pemerataan sehingga harus pemerataan. Karena bantuan sosial bukan hanya BLT, tetapi banyak sumber lain untuk mbantu warga miskin,”paparnya.

Fajar Sigit menemukan kejanggalan dalam penganggaran Bantuan Sosial pemerintah desa.” Ada yang aneh pihak pemerintah desa mengambil pagu anggaran prosentase dana desa dengan skala minimal. Sedangkan dana desa cenderungnya untuk kegiatan yang lain yang bukan yang di prioritaskan,”jelasnya.

Fajar Sigit berharap, ada tindaklanjut dari Kejaksaan Negeri Slawi terkait adanya dugaan penyelewengan dalam pendistribusian BLT DD yang sudah dilaporkan ke pihaknya.” Ada empat desa yang sudah kami laporkan Kejaksaan Negeri Slawi, Kami berharap Kejaksaa dapat segera menindaklanjuti dan di proses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,”pungkasnya.(Jaylani/KBk)

Related posts