Surat Perintah Tugas Tim Pemilihan Pokdarwis Muarareja Indah “Cacat Hukum”

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( TEGAL )- Surat Perintah Tugas Nomer : 466/001/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020. Dinilai terlalu dipaksakan dan cacat hukum. Pasalnya, dalam pembuatan Surat Perintah Tugas tersebut ada tahapan administratif yang dinilai tidak sesuai aturan.

” Membaca Surat Perintah Tugas Nomer : 466/001/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaenal Asikin,S.Sos, kami nilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada . Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum. Surat Tugas tersebut bertentangan dengan dengan Surat Keputusan ( SK ) Lurah Muarareja NOMOR : 140/006/XI/2018; yang menetapkan kepengurusan Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis ) Muarareja Indah periode 2018-2021. Selain bertengangan dengan Surat Keputusan NOMOR : 140/006/XI/2018, Surat Perintah Tugas Tim pengelolaan dan Pemilihahan Pokdarwis Muarareja Indah juga bertentangan dengan peraturan lainnya, seperti Undang- undangan Pariwsata UU Nomer 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pariwisata 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Kelompok Sadar Wisata,”kata pemerhati sosial dan praktisi Hukum Guntoro F Saguchi,SH kepada KabarBeritaku.com, belumlama ini.

Read More

Menurut Guntoro F Saguchi,SH, surat perintah tugas Nomer : 466/001/VIII/2020 berpotensi menimbulkan konflik baru yang berunjung pada hukum perdata maupun pidana. ” Ternyata Surat Perintah Tugas ( SPT ) yang dibuat oleh kepala Kelurahan Muarareja diketuai oleh seorang PNS yang menjadi guru di salah satu sekolah negeri lanjutan tingkat pertama di Kabupaten Tegal, tidak melibatkan para pihak, artinya dibuat sepihak oleh Pak Lurah tanpa melibatkan Pokdarwis Muarareja Indah yang sah dan masih aktif, tentunya ini berpotensi menimbulkan dampak hukum baik pidana maupun perdata. Kebijakan membuat surat saya nilai adalah perbuatan ngawur dan tidak mendasar, ada upaya untuk membubarkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis yang berbadan hukum dan mempunyai SK yang masih berlaku,”jelasnya.

Terpisah aktifis dan pengiat sosial yang juga sebagai kordinator investigas Forum Lintas Pengawasan Publik, M. Rofi, mengatakan, selama mengamati dan mengikuti perkembangan permasalahan yang terjadi di kelurahan Muarareja khususnya persoalan Pantai Muarareja Indah yang berada diwilayah kecamatan Tegal Barat, dirinya menilai ada kesewenang- wenangan dalam menentukan kebijakan. ” Dari hasil investigasi dan pengumpulan data- data yang kami peroleh, serta sejumlah keterangan dan kejadian, ada kesewanang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat publik, dalam hal ini unsur forkompicam Tegal Barat. Saya menilai mereka ( Fokompicam-red) tidak paham duduk masalah. Sehingga dalam membuat kebijakan selalu menuai polemik. Kami uraikan sedikit, dalam permasalahan di Muarareja ada persoalan yang mengarah kepada unsur melawan hukum, adanya aksi “premanisme dan provokator” yang dibiarkan oleh aparat penegak hukum.

Kemudian kebijakan – kebijakan yang dikelurkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan dalam upaya menyelesaikan masalah. Niat ya untuk menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah baru karena kesewenang-wenangan pejabat publiknya. Hal itu dibuktikan pertama, adanya surat karteker Tim Peduli Pokdarwis Muarareja Indah tertanggal 30 Mei 2020, dimana pihak kecamatan dan kelurahan secara diam – diam melaksanakan kegiatan pertanggung jawaban pada tanggal 13 Agustus 2020, tidak melibatkan semua unsur masyarakat dan para pihak yang terlibat. Padahal pihak kecamatan dan kelurahan mengetahui Tim Karteker Peduli Muarareja Indah ini adalah ilegal melakukan praktek yang tidak sesuai dengan aturan, namun difasilitasi oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Kemudian muncul lagi Surat perintah tugas yang dibuat oleh pihak kelurahan Muarareja tertanggal 28 Juli 2020, diketahui oleh pihak Camat secara langsung, hal ini membuktikan bahwa Lurah dan Camat tidak paham landasan aturan hukum yang mengatur tentang organisasi dan apa itu kelompok dasar wisata ( Pokdarwis ). Sehingga masalah semakin berlarut- larut.

Terkait dengan adanya Tim Penglolaan dan Pemilihan Pokdarwis Muarareja Indah, Rofi mengungkapkan, dari hasil penelusuran diketahui tim tersebut diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang menjadi salah seorang tenaga pengajar di SMPN 1 Dukuhturi yang juga menjabat sebagai Bendahara LMPK tidak relevan.” Mari bersama- sama kita pelajari bersama aturan dan data – data yang ada. Tugas seorang guru PNS itu apa? sebagai PNS harus bekerja sesuai aturan yang ada, jika tahu bahwa itu melanggar aturan atau ada masalah lebih baik tugas tersebut jangan diterimanya atau ditolak, apalagi beresiko pada hukum pidana atau pidana. Yang berhak mengelola mengembangkan sebuah destinasi wisata sudah jelas aturannya, bisa dibaca dan dipelajari, siapa yang berhak, ya Pokdarwis tentunya, bukan tim Pengelolaan dan Pemilihan. Kebijakan yang salah kaprah akan berbuntut panjang,”jelasnya.

Ia menegaskan, untuk pihak terkait agar menyelesaikan dengan jalur sesuai aturan.” Saya berharap ada pembinaan dan teguran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tegal dan Kepala Sekolahnya kepada oknum guru SMPN 1 Dukuhturi yang menjadi ketua tim pengelolaan dan pemilihan pokdarwis Muarareja Indah, baik teguran lisan dan tertulis, karena tidak dibenarkan seorang PNS menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan hukum,”tegasnya.

Menanggapi adanya gugatan dari salah seorang warga Kelurahan Muarareja, Rofi mengungkapkan, sebagai langkah maju demi penegakan hukum dan aturan . Pihaknya juga berharap dengan adanya gugatan ini maka semuanya bisa memahami proses hukum peradilan yang berlaku.“Ini bagus sekaligus pembelajaran bagi kita semua agar taat peraturan sesuai petunjuknya, jika perlu Surat Perintah Tugas yang diketuai oleh guru SMPN 1 Dukuhturi digugat sebagai pembelajaran hukum juga, ” imbuhnya.

Sementara Ketua Pokdarwis Muarareja Indah periode 2018-2021, Ranyan mengatakan, banyak ditemukan kejanggalan, diantaranya, tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan baik ditingkat kelurahan atau kecamatan untuk membahas permasalahan yang terjadi khususnya di pantai Muarareja Indah. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar kebijakan- kebjikan tersebut ditinjau ulang, karena dinilai terlalu dipaksakan dan cacat hukum. Mengingat, meskipun hanya ada di masalah administratif, namun tetap harus dilalui secara benar.Jangan sampai roda pemilihan ketua kedepan adalah produk gagal karena prosesnya yang cacat hukum. Bahkan kemungkinan nantinya terjadi pemilihan ulang, atau permasalahan baru. Saya dan pengurus Pokdarwis yang masih sah periode 2018- 2021 tidak pernah dilibatkan atau diajak bicara apapun oleh pihak lurah, camat apalagi tim pemilihan dan pengelolaan, tahu -tahu sudah ada tim pemilihan dan pengelolaan, ” kata dia.(Jaylani/KBk)

Related posts