Sidang Perdana, Wasmad Nilai Ada Kesalahan Penerapan Undang-Undang

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( TEGAL )- Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Selasa (17/11/2020). Dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Pantuan KabarBeritaku.com dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU),Wasmad mengenakan baju batik dengan celana kain cokelat dan peci hitam tanpa didampingi pengacara. Karena tak terlihat didampingi oleh pengacara, Ketua majelis hakim Toetik Ernawati yang didampingi dua hakim anggota, Paluko Hutagalung dan Fatarony, sempat menanyakan ketidakhadiran kuasa hukum saat sidang baru dimulai. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Wasmad dengan pasal berlapis. Pertama, JPU mendakwa Wasmad dengan Pasal 93 Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Wasmad dianggap tidak mendukung dan mematuhi imbauan terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai penularan Covid-19.Tak hanya didakwa UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, Wasmad juga didakwa Pasal 216 ayat (1) KUHP karena dianggap tidak mengindahkan dan tidak memenuhi permintaan polisi dan memilih tetap melanjutkan orkes dangdut.

Read More

Di dalam sidang tersebut, Wasmad Edi Susilo menyampaikan eksepsi atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di hadapan majelis umum, ia secara tegas membantah dakwaan dari JPU. WES keberatan dengan Pasal 93 Undang-undang RI No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang diterapkan oleh JPU. Menurutnya, pasal tersebut tidak pas dan merupakan kesalahan besar. Bahkan, ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Sebab, dalam penerapan UU RI No 6 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai dasar tuduhan utama atau menjerat terdakwa ternyata bukan kewenangannya.” Yang berhak melaksanakan tindakan sanksi hukumnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (32) Undang-undang RI No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” terangnya.

Wasmad juga menyampaikan dihadapan majlis Hakim , Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penunut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal tidak beralasan karena kota Tegal tidak dalam kondisi pemberlakuan karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).”PSBB yang diberlakukan di Kota Tegal sudah dicabut sejak 22 Mei 2020. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga pernah menegaskan bahwa Kota Tegal telah dinyatakan zona hijau,” katanya.

Bahkan dalam keteranganeksepsi, WES menyebutkan saat dirinya menggelar hajatannya pemerintah kota Tegal dalam hal ini Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono sudah membolehkan masyarakat menggelar pesta pernikahan dan pengajian.” Ada pengumuman dari Wali Kota Tegal di berbagai media dan juga pemasangan baliho di tempat-tempat strategis. Bahwa Walikota Tegal kembali izinkan warga gelar kegiatan pesta pernikahan, pengajian, hingga konser musik dan kegiatan event atau kegiatan lainnya,”papar Wasmad.

Di akhir pembacaan eksepsinya, WES berharap, majelis hakim memberikan putusan yang seimbang dan bisa membatalkan perkara dengan putusan batal demi hukum. usai menjalani sidang perdana Wasmad mengatakan kepada wartawan, ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Dakwaan JPU. Sebab, dalam penerapan UU RI No 6 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai dasar tuduhan utama atau menjerat terdakwa ternyata bukan kewenangannya.(Makmur/DB/KBk)

 

Related posts