Pengadaan Truk Serbaguna BPBD, Kejaksaan Akan Panggil Instansi Terkait

  • Whatsapp
dok

KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Kejaksaan Negeri Slawi akan memanggil pihak Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tegal, terkait pengadaan truk serbaguna APBD Tahun 2019 senilai dengan nilai pagu 485.000.000,00.

Pengadaan truk serbaguna tersebut dilelangkan pada bulan agustus tahun 2019 dengan nilai HPS 484.786.060,00 yang di ikuti 23 perserta tender. Namun pengadaan truk serbaguna tersebut menyisakan masalah. Diduga kuat truk serbaguna milik BPBD Kabupaten Tegal yang menggunakan Nopol G 9508 DP, tidak mempunyai kelengkapan surat kendaraan sejak selesai lelang dan diserah terimakan BPBD.

Read More

Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Bimo Budi Hartono SH.MH melalui kasi Intel Yusus Luqita Danawihardja SH,mengatakan, akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait adanya pengadaan truk operasional BPBD Kabupaten Tegal tersebut dan akan memanggil Dinas BPBD dan pihak terkait untuk diklarifikasi.” Kami ( Kejaksaan -red) akan memanggil sejumlah pihak untuk mengklarifikasi kepada BPBD dan instansi terkait. Kami juga akan menanyakan hasil pemeriksaan hasil LHP dari inspektorat kabupaten Tegal.

Kalau ternyata nanti dugaan hasil lelang truk serbaguna BPBD tahun 2019, ternyata truk “bodong” itu benar, akan kami proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,”ujarnya kepada kabarberitaku.com belumlama ini.

Terpisah, ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) kabupaten Tegal Fajar Sigit Kusuma Jaya SH.MH mengatakan,

Pemanggilan kepada pejabat terkait harus secepatnya dilakukan oleh Kejaksaan.” Secapatnya untuk segera ditindaklanjuti tidak perlu lama, karena truk serbaguna milik BPBD tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan alis bodong selama dua tahun.
Karena ini lagi pandemi pemerikdaannya bisa dengan prokes, dan pemanggilannya bisa bertahap biar permasalahan dugaan adanya truk serbaguna BPBD yang diduga bodong terang benderang dan bisa dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi bilamana kejaksaan negeri Slawi berpendapat lain , perlu dihormati.

Pandangan kami, persoalan ini Extra Ordinary Crime, kejahatan yang bersifat khusus atau ektra yang harus ditangani dengan cara berbeda.

Kalau ini terbukti harus di proses demi tegaknya keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, kerugian negara patut di duga dan pastinya adanya tindak pidana lain perihal nomor polisi palsu yang digunakan intansi pemerintah.

Yang menarik lagi pengadaan mobil tersebut tahun 2019 , kenapa tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan, padahal fungsi PPHP, PPkom , PPTK, termasuk pengawas sudah jelas.

Dikawatirkan nya lagi, kejadian seperti ini di dinas lain ada, hanya saja belum ketahuannya.

Intinya, meminta kepada kejaksaan Slawi lebih sigap dalam penangannya dan memprosesnya.

Sebelumnya, kepala dinas BPBD kabupaten Tegal Jaenal Dasmin mengatakan, membenarkan adanya mobil operasional serbaguna tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan alias bodong, termasuk nomor plat kendaraan G 9508 DP bukan nomor aslinya.

Menjadi aneh jika masalah sudah dua tahun dan inspektrorat sudah melakukan pemanggilan kepada PPTK, PPKom termasuk kontraktornya untuk mempertanggung jawabkan.Tapi sampai sekarang hasilnya belum ada,” pungkasnya.(Jaylani Iqbal/KBk)

Related posts