Polemik Soal Rekomendasi KPK, Pembatalan PL, Begini Penjelasan Kepala Bagian Pengandaan Barang dan Jasa Pemkab Tegal

  • Whatsapp
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto.(Foto:Jaylani Iqbal /KBk)

Kabarberitaku.com, (Slawi)- Buntut dari keterangan  yang disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto  Senin (13/06/2022) yang dimuat disalah satu web milik pemerintah kabupaten Tegal membuat gaduh dan resah di kalangan pengusaha pengadaan barang dan jasa di kabupaten Tegal .

Dilansir dari  web setda.tegalkab.go.id , Rudy menyampaikan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merekomendasikan konsolidasi atau penggabungan sejumlah paket pekerjaan pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah. Keterangan ini disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto saat ditemui di ruang lobi Gedung Amartha Setda Kabupaten Tegal, Senin (13/06/2022). Rudy menuturkan, rekomendasi tersebut merupakan arahan KPK dari hasil monitoring control for prevetion (MCP) pada Pemkab Tegal yang disampaikan saat rapat koordinasi program pencegahan korupsi dan optimalisasi pendapatan daerah, Selasa (07/06/2022) lalu.

Read More

Terkait dengan perihal tersebut kabarberitaku.com menemui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto  diruang kerjanya Kamis ( 17/6/2022 ) . Kepala bagian pengadaan barang dan jasa setda kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto  kepada Kabarberitaku.com  menegaskan tidak ada rekomendasi secara tertulis dari KPK perihal konsolidasi. Hasil kajian KPK disampaikan dalam forum dan di dengarkan secara langsung di hadapan Bupati Tegal dan seluruh OPD yang hadir dalam rakor tersebut. Di dalam rakor juga tidak ada seasen tanya jawab.

” KPK hanya  memberikan arahan dan masukan perlunya dilakukan konsolidasi pada paket pekerjaan. Karena adanya potensi  Infiensi ( pemborosan anggaran belanja-red )  dengan jumlah paket PL dengan yang di tenderkan adanya ketimpangan tidak seimbang. Hasil dari rakor KPK. Nah dari situ Saya meminta kepada masing -masing OPD proses paket pengadaan langsung (PL) dihentikan sementara dulu. Dan kalau pemberhentian sementara berarti jadwalnya di perpanjang, bukan berhenti atau di batalkan. karena, keterbatasan pegawe UPL serta menunggu pengajuan paket yang sudah dikonsolidasikan dari masing – masing OPD,”jelasanya.

Menurut Rudy , dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh bagian umum pengadaan barang dan jasa pada dasarnya pengajuan paket-paket kegiatan dari OPD yang sudah di konsolidasikan. ULP  hanya mengidentifikasi paket-paket yang sudah diajukan dari OPD.” Ada sebanyak 6000 ribu lebih paket proyek PL baik  non Kontruksi dan paket Kontruksi. Dari jumlah tersebut   yang di konsolidasi sebanyak 1.014 paket pekerjaan konstruksi. Sedangan paket yang non Kontruksi itu masuk dengan katalog.  Minggu depan hasil identifikasi yang telah dilakukan bagian pengadaan barang dan jasa akan di umumkan supaya dapat segera dilaksanakan kegiatannya. Jadi konsulidasi  untuk pekerjaan sejenis, hanya itu yang saya sampaikan. Lantas data diolah OPD masing – masing. Karena kewenangan adanya konsulidasi paket di OPD, ULP hanya membantu identifikasi. OPD mau memakai atau tidak ya tidak apa – apa,”paparnya.

Terkait dengan adanya  email yang telah diterima oleh beberapa peserta tender terkait pengumuman pembatalan PL dalam sistem pengadaan secara eletronik, Rudy menyebut dirinya tak mengetahui ada kesalahpahaman dimana sehingga redaksi dalam surat tersebut isinya adalah pembatalan.“ Kemungkinan ada mis, ya itukan by sistem, hanya saja isinya  surat pembatalan dibuat oleh person atau pejabat pengadaan yang bersangkutan. Nah proses saja belum , maka tidak ada pembatalan ,” terang Rudy.(Jaylani Iqbal/kbk)

Related posts