Pemkot Tegal Dukung Wilayah Bebas Korupsi Bea Cukai Tegal

KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal menggelar Coffe Morning bersama Mitra Bea Cukai, di Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal, Selasa (15/1/2019)

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan pula pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan zona integritas menuju WBK tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dan pengguna jasa di wilayah kerja Bea Cukai Tegal.

Pencanangan tersebut ditandai dengan membubuhkan tanda tangan pada piagam pencanangan dan Wall of Support untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Tegal, HM. Nursholeh M.MPd diwakili Kepala Bakeuda R. Supriyanta menandatangani Wall Of Support sebagai dukungan pencanangan WBK di KPPBC TMP C Tegal.

Dalam sambutannya, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal Niko Budhi Darma memaparkarkan capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY Parijaya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal atas launching Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Menurut Parijaya, WBK merupakan bagian Proses reformasi birokrasi. Status WBK itu tidak semata-mata untuk kepentingan instansi Bea Cukai, akan tetapi sebagai wujud edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, Parijaya memaparkan bahwa, proses untuk menjadi WBK melalui proses panjang. Langkah awal, pencanangan zona integritas. Sedangkan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal mengawali status WBK walapun jiwa WBK sudah ada sebelumnya. Status WBK akan mengawali bersama, endingnya jelas, Indonesia lebih baik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah yang diwakili Kepala Keasistenan Sabarudin Hulu mengatakan, pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan. Wilayah pemenuhan standar pelayanan publik di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, terdapat 13 Kab/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik zona hijau.

“Pembangunan zona integritas menjadi kewajiban kita semua”, pungkas Sabarudin Hulu.(Makmur/Adv/KBk)