Perangkat Desa Tidak Punya Hak Kelola Tanah Bengkok

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, ( Slawi )– Kepala Desa sekarang tidak lagi memiliki hak menggarap tanah bengkok. Tetapi tanah bengkok tersebut menjadi tanah kas desa yang bila dikelola maka penghasilannya harus dilaporkan ke dalam kas negara. Pemerintah kabupaten Tegal akan mengambil sikap tegas perdes yang bertentangan dengan perbub atau aturan diatasnya tentang jasa lungguh. Aset desa berupa tanah bengkok tidak lagi dijadikan sebagai jasa lungguh masa purna kades. Hal ini disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) kabupaten Tegal Prasetiawan

Menurut Prasetiawan, sesuai aturan yang berlaku dari tahun 2015 yang lalu, larangan aset desa berupa tanah-tanah bengkok desa seperti sawah tidak bisa dijadikan sebagai jasa lungguh. Dan ini harusnya desa sudah bisa melaksanakannya. Mendasari Undang-undang Desa nomor 6 Perbub nomer 52 tahun 2015 yang dirubah Perbub nomer 8 tahun 2018 tentang peraturan penghasilan kades dan perangkat desa termasuk peraturan pemberian jasa lungguh pada pejabat purna tugas dari mulai BPD, perangkat desa dan kades.

Read More

Lebih lanjut, Prasetiawan mengatakan, pengelolaan aset desa dapat digunakan untuk keberadaan masa purna pejabat desa. Desa mau menggunakan seperti yang tertera dalam perbub dipersilahkan, tinggal desa membuat perdes. Karena produk hukum tentang pengelolaan aset desa sudah jelas, tinggal desa yang melaksanakan.” Desa tidak lagi bisa membuat aturan sendiri dengan alasan jasa lungguh sudah berlaku dari zaman terdahulu. Pemkab tegal sesuai perbub yang berlaku tidak menghilangkan aturan jasa lungguh yang sudah di perdes kan. Kalau perdesnya bertentangan dengan aturan diatasnya bisa langsung di cabut,”kata Pras.

Jasa lungguh yang dimaksud, kata Pras, sebagai pesangon bisa direalisasikan berupa uang sesuai kemampuan keuangan desa, tidak diperbolehkan pemberian tersebut mengelola tanah bengkok desa. ” Karena tanah-tanah bengkok yang menjadi aset desa setiap tahun hasil pengelolaannya masuk APBDes. Perlu diketahui juga 281 kades dan perangkat desa sekarang sudah menerima siltap/penghasilan tetap sebagai gaji bulanan. Bengkok desa dan aset-aset apa saja itu untuk tunjangan. Tunjangan desa yang bersumber dari aset desa tidak wajib, yang wajib adalah menerima siltap. Dan sebaliknya lagi, kades dan perangkat desa tidak wajib menggarap sawah aset desa baik bersama-sama maupn perindividu. Skali lagi di tegaskan, jasa lungguh tetap ada, hanya saja berupa uang diberikannya sesuai kemampuan keuangan desa. Dan dilarang jasa lungguh berupa aset tanah desa berupa sawah. Tahun 2020 akan diperlakukannya bila aturan diatasnya dilanggar pemkab akan melakukan tindakan tegas dan mencabut perdes nya. Untuk itu pada kades baru yang sudah dilantik oleh bupati Tegal segera membuat perdes tentang jasa lungguh biar dikemudian hari tidak menjadi persoalan,”jelasnya. (Jaylani/KBk)

Related posts