DPRD Kota Tegal Siap Perjuangankan Tuntutan Demo Mahasiswa dan Korban Pembongkaran

  • Whatsapp

KabarBeritaku.com, (Tegal )- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kusnendro ST, dihadapan masa unjuk rasa korban penggusuran PT. KAI dengan Pemkot Tegal, Senin ( 09/03/2020), menyatakan siap menjalankan tuntutan pengunjuk rasa yang tergabung dalam HMI, GMNNI, UKM KSB, BEM Fakultas Teknik, BEM STIMIK.

Sebagaimana disampaikan oleh Korlap aksi nujuk rasa di depan gedung DPRD kota Tegal, Agus Sumardi, yakni, pertama minta agar DPRD melaksanakan hak-haknya. Kedua, diberikan MoU antara PT KAI dengan Pemkot Tegal. Dan yang ketiga, meminta agar ketua DPRD siap menjadi saksi atas sengketa lahan antara PT KAI dengan warga Jalan Kolonel Sugiarto.

Read More

“Sebagiaimana permintaan yang pertama DPRD segera melaksanakannya tentunya setelah rapat fraksi- fraksi. Kemudian dengan permintaan kedua terkait MoU antara PT KAI dengan Pemkot sudah langsung kami berikan kepada Korlap unjuk rasa. Sementara yang ketiga sudah saya penuhi dengan menandatangani surat kesediaan menjadi saksi secara pribadi. Tapi untuk menjadi saksi atas nama lembaga harus ada rapat,” jelasnya.

Pantuan KabarBeritaku.com, ratusan massa ini datang ke gedung DPRD sambil poster, spanduk bertuliskan berbagai kecaman karena kecewa dengan PT KAI dan Pemkot Tegal, massa memulai aksinya berjalan kaki dari Jalan Kolonel Sugiarto, menuju gedung DPRD Kota Tegal.Bahkan suasana sempat memanas saat Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H Habib Ali Zaenal Abidin menemui para pengunjuk rasa yang ingin bertemu dengan Ketua DPRD yang masih rapat Paripurna.

Koordinator Lapangan (Korlap) demo Agus Sumardi, sekaligus ketua RT 07/03 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, yang 24 warganya terkena gusur mengatakan, tujuan kedatangan mereka ke gedung parlemen adalah untuk meminta perlindungan dan bantuan atas pembongkaran yang telah dilakukan oleh PT KAI.” Kami menilai ini perbuatan semena- mena dan arogansi. Karena tidak ada sosialisasi maupun surat pemberitahuan akan dilakukannya pembongkaran kepada kami sama sekali. Pelaksana pembongkaran dan pengacara PT. KAI juga tidak bisa menunjukan surat tugas, atau surat perintah pembongkaran,. Oleh sebab itu DPRD sebagai wakil rakyat dan pelaksana amanah rakyat bisa memberikan keadilan. Sehingga kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi,menyatakan pendapat, angket, termasuk membentuk pansus MOU yang dilakukan PT KAI dengan Pemkot. Dengan tujuan agar kami tahu siapa dibalik semua yang memerintahkan pembongkaran, dengan dasar apa pembongkaran dilaksanakan,”pungkasnya. (Susilo/KBk)

Related posts