KabarBeritaku.com, ( Slawi )- Perwakilan Forum Komite Sekolah (FKS) SMP Negeri se-Kabupaten Tegal mengadu ke DPRD. dihadapan ketua dan sejumlah anggota DPRD FKS SMP Negeri tersebut mengusulkan agar Pemerintah kabupaten Tegal menganggarkan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari APBD.
Sekertaris Forum Komite Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Tegal, H. Maskun Rizieq, mengatakan, penghasilan guru dan karyawan tidak tetap ( GTT dan PTT ) sangat memprihatinkan . Bahkan jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Yakni rata-rata Rp 500 ribu per bulan. “ Kami perwakilan dari 45 SMP Negeri di kabupaten Tegal, menemui Ketua DPRD, Pak Agus Salim dan anggota. Pointnya masalah dan kendala dan kesulitan-kesulitan dialami selama ini,” kata Maskun, sENIN ( 09/03/2020).
Menurut Maskun, point pertama adalah agar Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan dana BOSDA atau BOS yang dibiayai oleh APBD.Lantas yang kedua agar Pemkab Tegal menghapus Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sehingga sekolah bisa melakukan penarikan iuran kepada orang tua siswa. Sedangkan yang ketiga, minta agar bantuan sosial (Bansos) yang menggunakan Sistem Informasi Bantuan APBD II (Sibadu) dihapus dan diganti dengan BOSDA.” Jadi ada kegiatan yang membutuhkan biaya tapi tidak bisa di ambil dari BOS. Nah yang tidak bisa dari BOS, bisa dianggarkan di BOSDA. Termasuk untuk tenaga pendidik dan karyawan wiyata bhakti.
Pria yang akrab disapa Maskun, ini mengutarakan, adanya daerah yang sudah menganggarkan dana BOSDA untuk peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik dan karyawan wiyata bakti. ” Dari dulu ada dana bansos melalui Sibadu bagi para tenaga pendidik dan karyawan wiyata bhati. Tapi pengelolaannya tidak maksimal karena dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penerima dana hanya dbeberapa guru dan karyawan saja. Idealnya Sibadu di kelola oleh pihak sekolah, sehingga dapat disalurkan dengan baik. Jika di kelola dinas Pendidikan itu dananya masuk kerekening masing masing guru. Tadi kami juga usulkan Sibadu dihapus dan diganti BOSDA. Namun dari DPRD ada masukan agar Sibadu tetap ada, dan mengusulkan BOSDA ke pemerintah kabupaten Tegal melalu instansi terkait,”ungkapnya.( Makmur/KBk)
