Ombudsman RI Surati Wali Kota Tegal

  • Whatsapp

 

KabarBeritaku.com, ( TEGAL )- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada walikota Tegal terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan pihak kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Read More

Surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah Siti Farida tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Desember dengan Nomor : B/0101/LM.42-14/0171.2020/XII/2020. Keluarnya surat Ombudsman RI itu menyusul adanya pengaduan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis ) Muarareja Indah, pada tanggal 25 Agustus 2020, terkait adanya dugaan mal administrasi pembuatan Surat Keputusan NOMOR : 140/006/XI/2018, Tentang Surat Perintah Tugas Tim pengelolaan dan Pemilihahan Pokdarwis Muarareja Indah tertanggal 28 Juli 2020 dan Surat Keputusan Pembekuan Pokdarwis Muarareja Indah Nomer 140/01/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020.

Dalam surat itu, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menguraikan isi laporan pelapor seperti yang terdapat dalam sejumlah poin diantaranya. ” Kebijakan dan keputusan lurah Muarareja dalam penyelesaian masalah Pokdarwis Muarareja Indah tidak melalui mekanisme dan aturan,perundang-undangan dan tidak sesuai dengan AD /ART Pokdarwis Muarareja Indah.

Kemudian dalam surat Ombudsman RI itu, pelapor menguraikan ” seluruh Surat Pembekuan maupun surat tugas yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Muarareja tidak berdasarkan Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja kelompok sadar wisata Perubahan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata | 9 dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.”

Dalam surat itu Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah meminta Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono diantaranya, untuk menjelaskan secara hukum tentang pembuatan dan kebjikan SK tersebut serta upaya-upaya yang telah dilakukan.Termasuk apakah tindakan pihak kelurahan Muarareja sudah sesuai dengan sesuai prosedur/kewenangan dan kewenangan atau tidak, kemudian walikota Tegal diminta untuk memberikan penjelasan disertai dengan dokumen, surat, keputusan dan peraturan dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam paragraf terakhir surat itu, Ombudsman RI memberikan tenggang waktu selama 14 hari sejak diterimanya surat klarifikasi.

Menurut informasi yang dihimpun KabarBeritaku.com, munculnya surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah Siti Farida tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Desember dengan Nomor : B/0101/LM.42-14/0171.2020/XII/2020. Merupakan tindaklanjut dari Surat Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah Nomer B/0328/LM.42-14/0171.2020/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Tentang dimulainya pemeriksaan Ombusdman RI perwakilan Jawa Tengah, sudah masuk dalam regsitrasi Nomor : 0171/LM/VII/2020/SMG tertanggal 25 Agutus 2020.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal, Budio Pradipto, SH, mengatakan, bagian hukum pemerintah kota sudah menerima surat tembusan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang ditujukan kepada Wali Kota Tegal terkait kasus dugaan mal administrasi yang dilakukan pihak kelurahan Muarareja kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Selain itu Budio mengaku,pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah, seperti Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, pihak Kecamatan dan pihak kelurahan hanya sebatas berkordinasi. Budio mengungkapkan, bagian hukum belum menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi perihal surat Ombusdman RI Perwakilan Jawa Tengah, dikarenakan belum adanya perinta.” Bagian hukum itu sebagai salah satu OPD yang menerima surat tembusan Ombudsman RI yang ditujukan kepada Walikota Tegal. Dari OPD Teknis sudah melakukan semacam kordinasi kepada bagian hukum bersama kelurahan dan pihak kecamatan. Untuk rekomendasi dari bagian hukum belum memberikan apa- apa, hanya saja berkaitan dengan surat Ombudsman ini harus dijawab. Cuman kita harus mempersiapkan dan masih menunggu dengan surat yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah ini memonya kemana nih, atau turunnya kebagian hukum kita akan kordinasikan kembali dengan OPD teknis,”pungkasnya saat ditemui kabarberitaku.com, Senin (4/1/2021)

Semoga Ombudsman bekerja secara profesional sehingga mengembalikan kepercayaan rakyat yang sedang mencari sebuah keadilan akibat dari sebuah kesewenang-wenangan.( Laporan Tim Redaksi/KBk)

Related posts