KabarBeritaku.com, ( SLAWI )- Ratusan orang tenaga harian lepas (THL) atau yang lebih sering disebut honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegalmulai menyusun dan melakukan pergerakan. Mereka kecewa karena sebelumnya dijanjikan bisa dimasukkan ke database Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pemkab Tegal, ternyata hanya diprank belaka.
Ketua Forum THL Kabupaten Tegal M. Jaenudin, mengatakan,belumlama ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah berjanji bisa memasukan THL ke database BKN. ” Kami sudah berjuang mati-matian agar data para THL masuk ke database BKN. Waktu hari Jumat siang 30 September 2022 lalu usai audiensi dengan Komisi I, kami bersama Komisi I melakukan studi banding ke Kota Tegal bersama BKD Kabupaten Tegal. Terus kami lanjut mendatangi rumah dinas Bupati Tegal. Kami ratusan THL langsung ditemui oleh Bupati Umi juga Kepala BKD Kabupaten Tegal, bahkan kepala BKD didepan Bupati Tegal menjanjikan bakal memasukan nama-nama THL di Kabupaten Tegal ke database BKN. Ternyata sehari kemudian janji itu palsu kami kena prank, Komisi I Kena prank , Bu Umi juga kena Prank,”kata pria yang akrab disapa Ujang.
Ujang menegaskan, jika BKD tidak merealisasi tuntutan THL, terpaksa THL akan menggelar unjuk rasa. Saat ini, surat izin unjuk rasa sedang disusun untuk kemudian diserahkan ke pihak-pihak terkait.” Surat aksi unjuk rasa sudah kami layangkan,rencananya hari Rabu kami akan demo. Kami akan menerjunkan sekitar 1.500 orang,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal KRT Sugono Adinagoro mengatakan hal senada. Dia mengaku telah diprank oleh BKD. Mestinya, jika BKD tidak bisa, jangan memberikan pernyataan yang memberikan harapan kepada para THL.” Saya menilai BKD keterlaluan, jika memang tidak bisa katakan saja, kalau bisa ya dipastikan jangan mempermainkan nasib orang,”kata Sugono.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni juga mendesak BKD agar seluruh THL di Kabupaten Tegal namanya dimasukan ke database BKN. Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Senin 3 Oktober 2022.” Terkait nasib sekitar 7000 THL pemkab Tegal harus segera mencari solusinya, termasuk mengupayakan agar bisa masuk data base BKN,”kata Jeni.
Terpisah, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono mengaku akan memperjuangkan nasib THL supaya namanya bisa diinput ke database BKN. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD di Pemkab Tegal untuk menyamakan persepsi.( Jaylani Iqbal /KBk)
